Jakarta – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mendorong sektor usaha Indonesia untuk memperluas akses pasar ke Filipina. Menurutnya, langkah ini akan mendukung pertumbuhan perdagangan Indonesia di kawasan ASEAN.
“Kami di Kadin terus mendorong dunia usaha untuk memperluas akses pasar, karena inilah cara terbaik untuk memperbesar perdagangan kita,” ujar Anindya Bakrie dalam forum bertema “Laut Filipina Barat: Dampak terhadap Perdagangan & Investasi ASEAN” yang diadakan di Hotel Westin Jakarta, Jumat (25/10) malam.
Anindya juga mengimbau seluruh negara anggota ASEAN agar meningkatkan kerja sama perdagangan melalui Laut Filipina Barat, yang merupakan bagian dari Laut China Selatan. Potensi nilai perdagangan di kawasan tersebut cukup besar, mencapai USD 4 triliun.
“Diskusi tentang bagaimana ASEAN dapat memperkuat kerja sama perdagangan sangatlah penting, terutama di wilayah laut yang memiliki nilai perdagangan mencapai USD 4 triliun,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi regional yang lebih erat antara negara-negara ASEAN, khususnya antara Indonesia dan Filipina, karena populasi gabungan kedua negara tersebut mencakup setengah dari total populasi Asia Tenggara.
“Dengan populasi Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa dan ASEAN sebanyak 750 juta jiwa, acara seperti ini sangat berpotensi meningkatkan investasi,” kata Anindya.
Pada kesempatan yang sama, CEO dan Pendiri ASEAN International Advocacy and Consultancy, Shanti Shamdasani, menyoroti sejumlah contoh nyata produk Indonesia yang sudah masuk pasar Filipina, seperti Alfamart yang kini memiliki sekitar 3.000 gerai di seluruh Filipina. Sementara itu, beberapa produk Filipina seperti Oishi, San Miguel, dan produk farmasi Darya Varia telah berhasil masuk ke pasar Indonesia.
“Alfamart yang telah membuka sekitar 3.000 gerai di Filipina adalah langkah besar dan nyata,” jelas Shanti.
Dalam forum tersebut, Shanti juga menyoroti dampak ekonomi dari Laut Filipina Barat serta tantangan akibat intervensi Tiongkok di Laut China Selatan. Selain itu, turut dibahas upaya perlindungan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna dan pentingnya kode etik dalam menangani sengketa di kawasan tersebut.
“Melindungi Laut Filipina Barat di kawasan Laut China Selatan akan memperkuat pengakuan terhadap aturan dan tata kelola di wilayah maritim yang diperebutkan,” tutupnya.