–Seorang oknum perwira menengah Polri diduga melakukan pemukulan terhadap karyawan warung kopi di Kota Palu. Karyawan warung kopi berinisial CV menjadi korban arogansi Kombes polisi tersebut.
Perisitiwa itu terjadi di warung kopi Reomah Balkot pada Sabtu (14/6) sekitar pukul 10.30 wita. Pelaku awalnya memesan mi kuah dengan dua butir telur dicampur. Tapi ternyata karyawan warung kopi menyajikan mi kuah dengan telur terpisah dan tingkat kematangan ¾.
”Dia melempar telur ke wajah saya. Mata saya terkena lemparan telur setengah matang yang masih panas,” terang CV.
Selain melempar pesanan, CV mengkau juga terkena pukulan di bagian wajah. Pihak warkop menyatakan, oknum polisi itu di-
black list
atau ditolak datang ke warkop tersebut.
Belum ada tanggapan dari Polda Sulteng. Sementara Kepala Komnas HAM perwakilan Sulteng Dedy Askari menyatakan prihatin atas kasus tersebut. Komnas HAM Perwakilan Sulteng menyayangkan perilaku arogan dan main hakim sendiri.
”Ini makin mencoreng institusi yang dikenal dengan pelindung dan pengayom masyarakat,” ujar Dedy.
Terpisah, tokoh pemuda Sulewesi Tengah kelahiran Kota Palu Dr Abdul Rachman Thaha sangat menyayangkan dugaan tindak pemukulan yang pejabat Polda Sulteng itu. Apalagi korbannya masih di bawah umur.
Abdul Rachman Thaha yang akrab disapa ART menyatakan tidak habis pikir dengan tindakan seorang dengan pangkat kombes.
”Masalah ini sudah viral. Terus terang, saya sangat sesalkan. Karena pelakunya seorang calon jenderal polisi,” ujar ART dalam keterangannya, Selasa (17/6).
Menurut ART, Tindakan arogan itu sangat tidak dibenarkan. Baik secara personal maupun institusi. Citra institusi Polri, lebih khusus Polda Sulteng, tercederai gara-gara tindakan tidak terpuji ini.
”Ini saya minta menjadi catatan institusi Polri kepada pejabat Polda Sulteng,” imbuh anggota DPD RI periode 2019-2024 ini.
ART juga menyatakan dukungan kepada keluarga korban pemukulan yang keberatan dengan apa yang dialami anaknya. Harus ada sanksi atas perbuatan itu. Sebab, masyarakat akan memberi penilaian miring kepada Polda Sulteng.
”Wajar dan sangat manusiawi, bila ayah si anak tidak menerima. Saran saya, pimpinan Polda Sulteng harus memberi sanksi,” tandas Abdul Rachman Thaha yang juga Sekjen Laskar Merah Putih ini.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid secara singkat meminta Polri memberi sanksi dan proses hukum terhadap pelaku.
”Saya pasti bela rakyat. Saya meminta Kapolri untuk memproses sesuai dengan aturan,” ucap Anwar Hafid.
