PIKIRAN RAKYAT –
Tegangan yang kuat tengah berkembang antara mantan anggota militer. Di satu pihak, ada grup bernama Forum Purnawirawan TNI yang telah menyampaikan delapan permintaan utama ke Presiden Prabowo Subianto. Permohonannya mencakup usulan untuk memindahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Di sisi lain, ada sekelompok mantan anggota militer lainnya yang dengan tegas mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mengklaim bahwa para mantan prajurit ini masih berkomitmen kepada konstitusi serta memperjuangkan pembangunan negara.
103 Kepala Militer Menandatangani Persyaratan, Try Sutrisno Ikut Mensupport
Pada tanggal 17 April 2025, Forum Purnawirawan TNI dengan sah mengeluarkan delapan poin permintaan yang diumumkan oleh Jenderal (Purn) Sunarko. Dokumen ini telah ditanda tangani oleh sebanyak 103 perwira tinggi bintang empat, 73 laksamana, 65 marsekal, serta 91 kolonel.
Beberapa pemimpin berpengalaman yang telah menandatangi perjanjian tersebut diantaranya adalah:
- Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dulu menjabat sebagai wakil Panglima ABRI
- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, eks Ketua Staf Angkatan Darat
- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, sebelumnya menjabat sebagai KSAL
- Marsekal TNI (pensiun) Hanafi Asnan, sebelumnya menjabat sebagai KSAU
Yang paling berpengaruh dan tersohor di antara mereka yang memberikan dukungan adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Delapan Tuntutan yang Menggemparkan
Permintaan mereka mencakup berbagai masalah seperti aspek-aspek konstitusi, proyek-proyek strategis nasional, sektor tambang, serta etika dalam hukum. Salah satu titik penting dan sangat sensitif adalah dorongan untuk menukar posisi Wakil Presiden Gibran.
Poin-poin tersebut antara lain:
- Kembalilah ke UUD 1945 dalam versinya yang pertama
- Menolak sebagian besar agenda Kabinet Merah Putih selain proyek Ibu Kota Negara (IKN).
- Menunda implementasi proyek PIK 2 serta Rempang
- Menentang penempatan pekerja asing berasal dari Tiongkok
- Pengaturan ulang bidang pertambangan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
- Perombakan para menteri yang diduga melakukan korupsi serta melepaskan diri dari pengaruh Presiden Ke-7
- Menyerahkan Kepolisian RI kembali di bawah Kemendagri
- Menyarankan pergantian wakil presiden Gibran oleh MPR
Titik fokus ke delapan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Diskusi menyatakan bahwa pemilihan Gibran disebabkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang tidak adil, terlebih ketika Ketua MK waktu itu ialah Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran sendiri.
“Putsatan itu memberikan peluang kepada Gibran untuk maju sebagai calon walaupun masih di bawah ambang umur yang ditentukan oleh hukum sebelumnya,” ujar Jenderal (Purn) Sunarko saat menyampaikan pernyataan Forum.
Ternyata Terdapat Poin Nomor 9: “Proseskan Jokowi”
Walaupun hanya delapan tuntutan yang diumumkan secara resmi, ada laporan tambahan menyebutkan bahwa sebanyak sembilan tuntutan pernah diajukan. Tuntutan nomor sembilan tersebut adalah: “Teliti Jokowi lebih lanjut”.
Namun, berdasarkan informasi dari sumber tersebut, poin itu telah ditiadakan sebelum disampaikan kepada publik untuk menghargai Presiden Prabowo Subianto.
Informasi yang berputar juga menunjukkan bahwa kekhawatiran para purnawirawa TNI sudah muncul sejak akhir tahun 2024, tetapi baru mulai disusun dengan struktur dan draf formal pada awal Februari 2025.
Respons Hati-hati Prabowo
Merespon tekanan tersebut, Presiden Prabowo, lewat Penasehat Spesialis Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto, menegaskan bahwa sang presiden sangat menghargai keinginan dari mantan prajurit TNI.
“Namun Presiden belum bisa memberikan respons final sebab masih harus mengevaluasi dengan cermat isi dari pernyataan itu,” jelas Wiranto.
Kondisi saat ini membuat Prabowo berada di titik sulit. Di satu sisinya, Gibran merupakan mitra resmi dalam Pemilu Presiden 2024 yang berhasil dimenangkannya. Sementara itu, sejumlah perwira tinggi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memintanya untuk bertindak juga merupakan figur-figur militer terpandang yang telah lama menjadi elemen krusial dalam jaringan kepercayaan serta dukungannya secara politis.
Selain itu, hubungan antara Prabowo dan Presiden keenam, Joko Widodo—bapak Gibran—sangat erat. Tak hanya itu, Prabowo juga pernah mengumandangkan “Hidup Jokowi!” di hadapan umum untuk menunjukkan rasa hormatnya.
Purnawirawa yang Mendukung Gibran: “Kami Tetap Loyal terhadap Konstitusi”
Berikutnya sebagai respons terhadap tekanan dari Forum Purnawirawan TNI, beragam organisasi pensiunan militer yang sah seperti PEPABRI, PPAD, LVRI, PPAL, PPAU, PP Polri, serta PERIP merilis pernyataan mendukung pemerintah Prabowo-Gibran pada tanggal 2 Mei 2025.
“Purnawirawa TNI-Polri secara keseluruhan mendukung kebijakan pemerintah sejalan dengan asta cita,” ungkap Plt Ketua Umum PPAD Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak.
Dalam pernyataan tersebut juga turut hadir beberapa tokoh penting seperti:
- Jenderal (Purn) Agum Gumelar (Presiden Pepabri)
- Jenderal (Purn) Wiranto
- Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji (Presiden PPCA)
- Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna (Penjabat Ketua PPAU)
- Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri (Ketua PP Polri)
- Letnan Jenderal (Purn) H.B.L Mantiri (Ketua Umum LVRI)
Mereka mengungkapkan bahwa sang pensiunan masih setia kepada Pancasila serta undang-undangan dasar negara, dan bersedia melindungi kesatuan Republik Indonesia. ***
