JURNAL SOREANG – Pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan penggunaan bahan bakar campuran etanol hingga 10 persen atau dikenal dengan E10.
Kebijakan ini muncul setelah sejumlah SPBU swasta dikabarkan batal membeli base fuel dari Pertamina lantaran ditemukan nya kandungan etanol sekitar 3,5 persen.
Menanggapi hal itu, PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penjelasan.
Menurut pihak Honda, motor-motor pada keluaran terbaru mereka sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa beroperasi dengan bahan bakar etanol hingga 10 persen tanpa masalah.
“Untuk produk Honda saat ini, semuanya sudah kompatibel dengan E10. Kalau ditanya mulai tahun berapa, saya lupa tepatnya, tapi motor-motor keluaran sekarang sudah bisa,” kata Ahmad Muhibbuddin, GM Corporate Communication PT AHM, di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Namun, Muhibbuddin menambahkan bahwa motor generasi lama perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut sebelum menggunakan bahan bakar dengan kadar etanol tinggi.
“Yang jadi perhatian itu justru motor-motor lama. Kami masih perlu memastikan model dan tahun berapa yang aman pakai E10,” jelasnya.
Program BBM Etanol 10 Persen Jadi Fokus Pemerintah
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait penerapan campuran etanol 10 persen untuk bensin.
Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi langkah besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Langkah tersebut mirip dengan program biodiesel B40, di mana solar dicampur dengan 40 persen bahan bakar nabati.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) agar kebijakan bensin campur etanol bisa segera diterapkan di seluruh Indonesia.
“Kami sudah dapat arahan langsung dari Presiden. Sekarang kami siapkan roadmap agar produksi dan distribusi bensin E10 bisa berjalan dengan lancar,” ujar Bahlil.
Kurangi Impor dan Dorong Energi Ramah Lingkungan
Selain mengurangi impor BBM, penggunaan etanol 10 persen juga dianggap dapat membantu menekan emisi gas buang dan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan di sektor transportasi.
Dengan begitu, pemerintah berharap program ini bisa menjadi bagian dari transisi menuju energi hijau di Indonesia.
