Presiden AS Donald Trump bersumpah akan menghapuskan seluruh hukuman sanksi yang dikenakan pada Suriah. Ia ingin pemerintahan baru dapat memperbaiki situasi di Suriah serta merawat kedamaian.
“Saya akan menginstruksikan berakhirnya sanksi terhadap Suriah agar kami dapat memberikan mereka peluang mencapai sukses,” kata Trump di sebuah ruangan ramai di Forum Investasi AS-Saudi di Riyadh, Arab Saudi sebagaimana dilansir pada hari Rabu (14/2).
Dia menyebutkan bahwa Suriah sudah mengalamai begitu banyak penderitaan dan kehancuran. Diharapkan agar pemerintah yang baru dapat memulihkan stabilitas negeri tersebut serta melindungi kedamaian.
“Pada situasi di Suriah, mereka sudah menghadapi berbagai bencana, konflik bersenjata, serta kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu lama,” jelas Trump.
- Penemuan Kuburan Massal dengan 100 Ribu Mayat di Suriah, Diprediksikan Sebagai Korban dari Pemerintahan Assad
- Presiden Suriah Bashar Al-Assad Melarikan Diri ke Rusia Usai Dirugikan
Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan Trump, pemerintahannya sudah melaksanakan tindakan awal guna mengembalikan ikatan yang biasa antara Amerika Serikat dan Suriah setelah hampir satu dasawarsa terputusnya komunikasi tersebut.
Suriah sudah dinyatakan sebagai penyokong teroris resmi oleh pihak berwenang Amerika Serikat mulai tahun 1979. Tambahan sanksi dari AS dilakukan kepada negeri ini pada tahun 2004 serta lagi-lagi pada 2011, usai presiden Bashar Assad yang ketika itu menjabat memulai serangan keras terhadap protes anti-pemerintahnya.
Selama kira-kira 14 tahun setelah periode tersebut, Suriah sudah dilanda kerusakan akibat perang saudara, konflik berbasis agama, serta serangan terorisme. Hal ini mencakup penguasaan beberapa daerah negara oleh ISIS di tahun 2014 dan upaya pembebasan melalui gempuran bom yang dicanangkan Barat dengan tujuan menghapuskan kelompok radikal tersebut.
Penyingkiran rejim Assad akibat serangan tiba-tiba dari sekelompok militan pro-Anti-Assad di bulan Desember tahun 2024 menjadi kejutan besar untuk dunia internasional serta membuka peluang segar dalam rangka pembaharuan negeri tersebut yang sudah tercoreng. Pemimpin baru Suriah, yaitu Ahmad Al-Sharaa—mantan bagian dari al-Qaeda namun kini berperilaku seperti seseorang yang telah melaksanakan reformasi diri—saat ini bertanggung jawab atas kepemimpinan pemerintahan transit nasionalnya.
Suriah terus dilanda sejumlah sanksi global, namun hukuman sanksi dari Amerika Serikat merupakan yang paling memberatkan. Hal ini disebabkan karena sanksi itu turut mempengaruhi pihak ketiga, akibatnya mencegah negara-negara serta entitas lain melakukan transaksi bisnis dengan Suriah.
Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta badan-badan bantuan seperti Komite Internasional Palang Merah, Liga Arab, dan lembaga non-pemerintahan lainnya menyerukan untuk mencabut sanksi yang dikenakan pada Suriah usai gempa hebat tahun 2023 menghancurkan negeri tersebut dan juga Turki.
Di luar membatasi perkembangan ekonomi, sanksi-sanksi itu juga mencegah institusi bantuan dan pemerintahan dalam menyediakan pertolongan kemanusiaan dengan sigap, menurut pernyataan organisasi tersebut.
