Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Ahli Bahasa yang Dihadirkan Jaksa di Ruang Sidang Hanyalah untuk Kepentingan Dakwaan

– Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons keterangan ahli bahasa, Frans Asisi Datang, yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/6).

Hasto menyebut, keterangan ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI) itu hanya menguntungkan kepentingan penyidikan.

“Jadi keterangan saksi ahli tadi nampak bahwa ilustrasi yang disampaikan, konteks yang disampaikan itu berasal dari penyidik,” kata Hasto disela-sela persidangan.

Hasto menyebut, Jaksa menggunakan keterangan Frans sebagai ahli bahasa untuk memenuhi kepentingan dakwaan.

“Sehingga tentu tujuan maksudnya kita bisa paham untuk terhadap kepentingan-kepentingan dari penyidik yang bertindak sebagai pemeriksa, sebagai saksi pokoknya merangkap banyak,” ujarnya.

Ia mencontohkan, keterangan Frans yang dimanfaatkan mengenai kontes percakapan yang ditemukan pada pesan WhatsApp Hasto kepada ponsel Saeful Bahri pada 16 Desember 2019.

Menurut dia, pesan tersebut berisi tentang adanya penggunaan uang Rp 200 juta dari Rp 600 juta untuk uang muka penghijauan.

“Ketika teks analisis kalimat, tadi ada 600 untuk DP 200 dulu. Tapi karena ada perspektif yang dibangun oleh penyidik, muncullah otak-atik 600 dikurangi 200, ini kan di luar dari teks,” tegas Hasto.

Adapun, Hasto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.

Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.

Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.

Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.

Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan.

Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.