Oleh: Teguh Anantawikrama
(Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Transformasi Teknologi dan Digital)
Kemerdekaan tidak pernah menjadi konsep yang statis. Pada 1945, kemerdekaan berarti membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan dan menentukan nasibnya sendiri. Hari ini, ketika dunia bergerak dalam kecepatan algoritma dan kecerdasan buatan, kemerdekaan memperoleh dimensi baru: kemampuan suatu bangsa untuk menguasai data, teknologi, sistem digital, serta keputusan strategis yang menentukan masa depannya.
Di zaman serba cepat ini, kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah, kekuatan militer, atau besarnya sumber daya alam. Kekuatan juga berada pada siapa yang menguasai data, membangun algoritma, memiliki infrastruktur komputasi, dan menentukan standar teknologi yang digunakan masyarakat dunia.
Karena itu, pertanyaan mengenai arti kemerdekaan hari ini menjadi sangat mendasar: apakah kita benar-benar merdeka apabila data masyarakat, kegiatan ekonomi, sumber daya strategis, dan proses pengambilan keputusan nasional bergantung sepenuhnya pada sistem yang tidak kita kuasai?
Kedaulatan Data adalah Kedaulatan Negara
Data telah menjadi bagian dari aset strategis suatu bangsa. Data kependudukan, kesehatan, pendidikan, keuangan, industri, pertanian, energi, pertahanan, hingga mobilitas masyarakat merupakan fondasi bagi penyusunan kebijakan dan pengembangan kecerdasan buatan.
Tanpa kedaulatan data, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar dan sumber bahan baku digital bagi kekuatan lain. Data kita dikumpulkan, diproses, dan diubah menjadi nilai ekonomi, sementara kita membeli kembali manfaatnya dalam bentuk platform, aplikasi, layanan komputasi, dan sistem kecerdasan buatan.
Namun, kedaulatan data tidak berarti menutup diri dari dunia. Kedaulatan berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kewenangan nyata untuk menentukan bagaimana data strategis dikumpulkan, disimpan, dipertukarkan, dimanfaatkan, serta dilindungi.
Dalam hubungan internasional, kerja sama lahir dari posisi yang setara. Hal yang sama berlaku dalam ekonomi digital. Indonesia harus terbuka terhadap investasi dan kolaborasi teknologi global, tetapi keterbukaan tersebut harus dibangun di atas kepentingan nasional, tata kelola yang jelas, dan kapasitas teknologi dalam negeri yang kuat.
Kita tidak perlu memilih antara keterbukaan dan kedaulatan. Indonesia harus mampu menjalankan keduanya.
Integritas Data Menentukan Kualitas Keputusan
Kedaulatan data tidak akan bermakna tanpa integritas data. Data harus benar, akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di era AI, kesalahan data bukan sekadar persoalan administratif. Data yang buruk dapat menghasilkan kebijakan yang salah, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, diagnosis kesehatan yang keliru, keputusan investasi yang menyesatkan, serta pelayanan publik yang tidak adil.
Kecerdasan buatan bekerja berdasarkan data yang diberikan kepadanya. Apabila datanya bias, terfragmentasi, atau dimanipulasi, AI justru dapat memperbesar kesalahan tersebut dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Karena itu, agenda Satu Data Indonesia, interoperabilitas antarlembaga, identitas digital, dan penyederhanaan proses pemerintahan tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek teknologi. Semua itu merupakan bagian dari pembangunan negara modern yang memahami kebutuhan masyarakat serta mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
Integritas data juga menuntut kejelasan mengenai siapa yang menghasilkan data, siapa yang memverifikasi, siapa yang dapat mengakses, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan. Tanpa akuntabilitas, transformasi digital berisiko hanya memindahkan kerumitan birokrasi dari meja pelayanan ke layar telepon genggam.
Keamanan Data adalah Pertahanan Nasional
Dimensi berikutnya adalah keamanan data. Serangan siber terhadap sistem pemerintahan, infrastruktur energi, layanan keuangan, rumah sakit, jaringan komunikasi, dan industri strategis harus dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional.
Dalam konflik modern, serangan tidak selalu dimulai dengan pergerakan pasukan. Serangan dapat dimulai melalui pencurian data, penyusupan ke infrastruktur digital, manipulasi informasi, sabotase layanan publik, atau pembentukan opini melalui kecerdasan buatan.
Kemampuan AI untuk memproduksi disinformasi, deepfake, dan manipulasi sosial dalam skala besar juga dapat mengganggu kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan merupakan fondasi penting bagi stabilitas negara.
Oleh sebab itu, keamanan siber tidak cukup menjadi urusan satu lembaga atau sekadar tanggung jawab unit teknologi informasi. Keamanan data harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas teknologi, dan seluruh masyarakat.
Indonesia membutuhkan arsitektur keamanan digital nasional, standar perlindungan data yang kuat, talenta keamanan siber, pusat komputasi yang tangguh, serta kemampuan pemulihan apabila sistem mengalami gangguan. Dalam ekonomi yang semakin terdigitalisasi, ketahanan siber adalah bagian dari ketahanan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan.
Government Technology Agency sebagai Penjaga Kedaulatan Digital
Untuk memastikan seluruh agenda tersebut berjalan secara konsisten, Indonesia membutuhkan sebuah Government Technology Agency yang kuat, profesional, dan berkelanjutan.
Lembaga ini tidak boleh sekadar menjadi pengembang aplikasi pemerintah atau menambah satu lagi lapisan birokrasi. Government Technology Agency harus menjadi mesin teknologi negara yang membangun arsitektur bersama, standar interoperabilitas, platform digital nasional, tata kelola data, serta kapasitas teknologi yang dapat digunakan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Selama ini, digitalisasi pemerintahan sering berkembang secara sektoral. Setiap instansi membangun aplikasi, basis data, dan infrastrukturnya sendiri. Akibatnya, masyarakat harus berulang kali menyerahkan data yang sama, sementara pemerintah kesulitan memperoleh gambaran nasional yang utuh. Fragmentasi ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi, tetapi juga menciptakan kerentanan keamanan dan ketergantungan teknologi.
Government Technology Agency harus membantu mengakhiri fragmentasi tersebut. Negara membutuhkan satu arsitektur digital pemerintahan yang memungkinkan data dipertukarkan secara aman, layanan digunakan bersama, dan masyarakat cukup berinteraksi melalui perjalanan pelayanan yang sederhana.
Prinsipnya harus jelas: masyarakat tidak boleh menjadi kurir data antarlembaga pemerintah.
Pada saat yang sama, Government Technology Agency diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi strategis negara tidak sepenuhnya bergantung pada penyedia tertentu. Lembaga ini harus membangun kemampuan internal pemerintah, mengembangkan talenta digital terbaik, menguasai arsitektur sistem, menjaga standar keamanan, serta memastikan adanya transfer pengetahuan dalam setiap kerja sama dengan sektor swasta dan mitra global.
Penguasaan teknologi tidak berarti pemerintah harus mengerjakan semuanya sendiri. Dunia usaha tetap menjadi mitra penting dalam menghadirkan inovasi, investasi, dan kemampuan eksekusi. Namun, negara harus tetap memiliki kendali atas arsitektur, data, standar, dan arah strategisnya.
Inilah fungsi Government Technology Agency sebagai penjaga kedaulatan digital: memastikan bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan siapa pun tanpa kehilangan kemampuan untuk menentukan arah dan menjaga kepentingan nasional.
MenPANRB sebagai Penggerak Perubahan Birokrasi
Namun, teknologi saja tidak cukup. Transformasi digital pemerintahan pada dasarnya merupakan transformasi birokrasi, proses kerja, dan budaya pelayanan.
Di sinilah posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi sangat penting. MenPANRB memiliki kewenangan dan instrumen untuk menggerakkan aparatur, menata kelembagaan, menyederhanakan proses bisnis, menetapkan indikator kinerja bersama, serta memastikan kementerian dan lembaga bergerak menuju tujuan nasional yang sama.
Dalam transformasi digital pemerintahan, MenPANRB perlu menjalankan peran layaknya Chief Operating Officer of the Nation—penggerak operasional yang menerjemahkan visi Presiden menjadi perubahan nyata di seluruh birokrasi.
Peran tersebut semakin penting karena hambatan terbesar transformasi digital sering kali bukan teknologi, melainkan silo kelembagaan, prosedur yang berlapis, ego sektoral, dan proses bisnis yang tidak pernah disederhanakan.
Apabila proses yang tidak efisien hanya dipindahkan ke dalam aplikasi, kita tidak sedang melakukan transformasi. Kita hanya mendigitalkan kerumitan.
Karena itu, transformasi harus dimulai dengan merancang ulang proses pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Setelah prosesnya sederhana dan tanggung jawab setiap lembaga menjadi jelas, barulah teknologi digunakan untuk mempercepat dan mengintegrasikannya.
MenPANRB juga perlu mendorong penerapan shared key performance indicators atau indikator kinerja bersama. Transformasi digital sering membutuhkan kerja beberapa kementerian sekaligus, sedangkan setiap institusi masih dinilai berdasarkan target sektoralnya masing-masing. Tanpa sasaran bersama, integrasi mudah terhenti pada koordinasi administratif.
Dengan mandat yang kuat dan arahan langsung Presiden, MenPANRB dapat memastikan bahwa perubahan tidak berjalan dalam kecepatan birokrasi lama, melainkan dalam kecepatan yang sesuai dengan tuntutan era AI.
Government Technology Agency menjadi mesin teknologinya. MenPANRB menjadi penggerak perubahan birokrasi dan proses kerjanya. Keduanya harus berjalan dalam satu orkestrasi nasional di bawah kepemimpinan Presiden.
AI untuk Memperkuat Ketahanan Nasional
Kecerdasan buatan tidak seharusnya hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan atau mempercepat pekerjaan administratif. AI harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional.
Dalam ketahanan pangan, AI dapat membantu memprediksi cuaca, meningkatkan produktivitas, mengurangi kegagalan panen, dan memperbaiki distribusi. Dalam sektor kesehatan, AI dapat mendukung deteksi dini penyakit dan memperluas pelayanan ke daerah terpencil. Dalam bidang energi, AI dapat mengoptimalkan jaringan dan mendukung transisi menuju energi bersih.
AI juga dapat memperkuat pendidikan, industri manufaktur, logistik, pengelolaan bencana, keamanan maritim, serta daya saing UMKM. Akan tetapi, manfaat tersebut hanya akan tercapai jika Indonesia tidak berhenti sebagai pengguna teknologi.
Kita harus membangun kapasitas untuk mengembangkan model AI yang memahami bahasa, budaya, nilai, kebutuhan, serta realitas Indonesia. Kita membutuhkan talenta, riset, pusat data, kemampuan komputasi, ekosistem semikonduktor, dan industri digital nasional yang terhubung dengan kebutuhan riil bangsa.
Bangsa yang hanya menggunakan teknologi akan selalu bergantung kepada bangsa yang menciptakannya. Kemerdekaan di era AI berarti memiliki kemampuan untuk memilih, membangun, mengendalikan, dan mengembangkan teknologi sesuai kepentingan nasional.
Indonesia sebagai Suara Signifikan Global South
Indonesia tidak hanya harus menjadi negara berdaulat secara digital. Indonesia juga harus menempatkan diri sebagai suara signifikan dari Global South dalam pembentukan tata kelola AI dunia.
Sebagian besar aturan, standar, dan infrastruktur AI saat ini masih dirancang oleh negara maju dan perusahaan teknologi global. Sementara itu, negara-negara berkembang menghadapi realitas yang berbeda: kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, keragaman bahasa, ketimpangan akses pendidikan, serta kebutuhan pembangunan yang sangat besar.
Indonesia memiliki legitimasi untuk membawa perspektif tersebut. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, kekuatan ekonomi utama Asia Tenggara, anggota G20 dan BRICS, serta negara dengan populasi digital yang besar, Indonesia tidak seharusnya hanya hadir sebagai penerima aturan.
Kita harus turut menentukan arah pembicaraan global mengenai tata kelola AI, aliran data lintas batas, perlindungan privasi, etika algoritma, kompetisi digital, perpajakan ekonomi digital, serta pemerataan manfaat teknologi.
Indonesia dapat memperjuangkan agar AI tidak menjadi instrumen kolonialisme digital baru. Teknologi harus membantu negara berkembang melakukan lompatan kemajuan, bukan menciptakan bentuk ketergantungan baru. Pengetahuan, kapasitas komputasi, investasi, dan manfaat ekonomi AI harus didistribusikan secara lebih adil.
Kepemimpinan Indonesia juga harus menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang. Politik luar negeri bebas aktif menemukan relevansi barunya dalam diplomasi teknologi: tidak terjebak dalam persaingan blok, tetapi aktif membangun kerja sama yang menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Global South.
Kemerdekaan Harus Terus Diperjuangkan
Kemerdekaan di era AI bukanlah penolakan terhadap teknologi. Justru sebaliknya, kemerdekaan berarti keberanian untuk menguasai teknologi dan mengarahkannya bagi kepentingan rakyat.
Kedaulatan data memastikan bahwa aset digital bangsa berada dalam kendali yang bertanggung jawab. Integritas data memastikan bahwa keputusan negara dibangun berdasarkan kebenaran. Keamanan data melindungi keberlangsungan pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat.
Government Technology Agency memberikan negara kapasitas kelembagaan dan teknologi untuk menjaga kedaulatan tersebut. MenPANRB memastikan bahwa seluruh birokrasi bergerak cepat, terpadu, dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, penguasaan AI memberikan Indonesia kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Kita telah merdeka secara politik. Kini kita harus memastikan bahwa Indonesia juga berdaulat secara digital, tangguh secara teknologi, dan diperhitungkan dalam pembentukan tatanan dunia baru.
Inilah makna kemerdekaan pada zaman serba cepat: bukan sekadar berdiri sebagai bangsa yang bebas, tetapi menjadi bangsa yang mampu menentukan arah perubahan.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, pengguna, atau penonton dalam revolusi kecerdasan buatan. Indonesia harus menjadi pencipta, pengatur, sekaligus suara signifikan dari Global South.
Sebab pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah kemampuan untuk menjaga hak bangsa dalam menentukan masa depannya.
