,
Jakarta
– Tingkat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
PHK
Pada tahun 2025 angka tersebut tetap dianggap tinggi. Pada periode dua bulan awal, Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa sekitar 18.610 individu sudah mengalami PHK.
Kepala Departemen Tenaga Kerja Apindo, Bob Azam, mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) paling sering terjadi pada industri berbasis tenaga kerja intensif. Penyusutan permintaan pasar menjadi salah satu alasan penting dari kondisi tersebut. Dia menjelaskan kepada Tempo pada hari Kamis, 1 Mei 2025, “Penurunan kebutuhan ada baik di dalam maupun di luar negeri.”
Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja Dari Beberapa Versi
Menaker Yassierli
Menteri Ketenagakerjaan atau
Menaker
Yassierli mengungkapkan bahwa total karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) antara bulan Januari sampai hari Rabu tanggal 23 April 2025 adalah sebesar 24.036 orang. Dia pun mendetail wilayah-wilayah dengan tingkat PHK tertinggi, di mana Jawa Tengah memiliki angka paling banyak yaitu 10.692 jiwa, diikuti oleh DKI Jakarta sejumlah 4.649 individu, serta Riau berada pada posisi ketiga dengan jumlah 3.546 orang.
Sektor bisnis yang paling sering mengalami pemutusan hubungan kerja adalah industri pengolahan dengan jumlah korban PHK sebesar 16.801 jiwa, diikuti oleh bidang perdagangan ritel dan grosir dengan angka 3.622 orang, serta kategori jasa lain-lain menyatakan adanya 2.012 kasus.
“Per tanggal 23 April 2025, jumlah pendaftar telah mencapai kira-kira 24 ribu orang. Ini setara dengan seper-tiganya dari total tahun 2024. Bila ditanyakan mengenai perbandingan antara PHK pada periode ini dan tahun sebelumnya, memang angkanya naik,” jelas Yassierli.
“Saat ini (per 23 April 2025), yang sudah terdata itu sekitar 24 ribu. Jadi, sudah sepertiga dari tahun 2024. Kalau ada yang tanya, PHK saat ini dibandingkan tahun lalu itu memang meningkat,” kata Yassierli.
Apindo
Informasi yang diberikan oleh Himpunan Pengusaha Indonesia (
Apindo
Menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 40.000 orang. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara juga melaporkan bahwa kira-kira 23.000 dari anggota mereka mengalami PHK selama periode tersebut.
Apindo
memprediksi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin meningkat dan diperkirakan mencapai 70.000 orang menjelang akhir tahun. Hal ini sesuai dengan data dari Kementerian Tenaga Kerja yang menunjukkan selama tahun 2024 telah ada 77.965 kasus PHK.
Daerah dengan angka pemutusan hubungan kerja paling tinggi berdasarkan Apindo adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Tangerang. Informasi ini didapatkan melalui data pencairan dana oleh para pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT) atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di tahun lalu, kira-kira 250 ribu individu dilaporkan mengalami pengurangan jam terbang, sementara itu untuk periode Januari sampai Februari di tahun ini, totalnya naik menjadi 40 ribu orang.
BPS
Dikutip dari
Antara
, 5 Mei 2025, angka pengangguran naik kira-kira 83 ribu orang atau bertambah sebesar 1,11 persen jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2024.
Amelia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa peningkatan tingkat pengangguran tersebut sesuai dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja sebesar 3,67 juta jiwa, sehingga keseluruhan dari tenaga kerja hingga bulan Februari tahun 2025 menjadi 153,05 juta orang.
Amelia menyebutkan bahwa tenaga kerja meliputi mereka yang sudah bekerja serta mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau baru mulai cari kerja. Dia menjelaskan, “Meski demikian, tidak seluruh jumlah tenaga kerja ini berhasil ditempatkan di lapangan kerja, sehingga ada sekitar 7,28 juta individu yang pengangguran,” saat memberikan keterangan pada jumpa pers di Jakarta, Senin.
Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami kenaikan per Februari 2025, yaitu meningkat sebesar 3,59 juta orang, sehingga total pekerja mencapai 145,77 juta orang.
Kenaikan tersebut sebagian besar disumbangkan oleh kelompok pekerja full-time yang meningkat menjadi 96,48 juta orang, dengan peningkatan sebesar 3,21 juta dibanding bulan Februari di tahun lalu. Di sisi lain, jumlah pekerja part-time juga mengalami kenaikan sebanyak 820 ribu orang, hingga mencapai total 37,62 juta orang.
KSPI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (
KSPI
Melaporkan bahwa sekitar 60 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya dari Januari sampai Februari tahun 2025. KSPI pun menyoroti adanya ketidaksesuaian antara datanya dengan Kemnaker yang berlangsung sudah cukup lama.
Kemnaker memperoleh data mereka melalui laporan perusahaan, sementara KSPI mengacu langsung pada informasi dari para buruh. Inilah sebabnya terjadi ketidaksamaan dalam angkanya di antara kedua pihak tersebut.
Pada dasarnya, KSPI mendesak pemerintah agar lebih serius menangani persoalan PHK yang masih terjadi di berbagai sektor.
Melynda Dwi Puspita
menyumbang untuk penyusunan artikel ini.
