OKE FLORES.COM –
NTT atau Nusa Tenggara Timur, yang selama ini dikenal sebagai provinsi kepulauan dengan keanekaragaman budaya dan geografisnya, tampaknya akan menghadapi babak baru dalam sejarah pemerintahan daerah.
Wacana pemekaran wilayah kembali mencuat, kali ini datang dari sejumlah kabupaten di Pulau Timor yang sepakat membentuk sebuah provinsi baru bernama
Provinsi Timor Barat
.
Salah satu motor penggerak wacana ini adalah
Kabupaten Malaka
, yang juga merupakan kabupaten termuda di NTT.
Diresmikan pada tahun 2013, Kabupaten Malaka memiliki luas wilayah sekitar
1.109,16 kilometer persegi
dan mencakup 12 kecamatan.
Kini, kabupaten yang berada di wilayah perbatasan dengan Timor Leste ini menyatakan niatnya untuk “pamit” dari NTT dan menjadi bagian dari entitas administratif yang lebih dekat dengan kebutuhan pembangunan regionalnya.
Siapa Saja yang Siap Berpisah?
Tak hanya Malaka, beberapa kabupaten lain yang juga berada di Pulau Timor menunjukkan komitmen yang sama untuk bergabung dalam pembentukan Provinsi Timor Barat. Berikut daftar lengkapnya:
-
Kabupaten Malaka
-
Luas: 1.109,16 km²
-
Kecamatan: 12
-
Kabupaten termuda dengan posisi strategis di perbatasan RI-Timor Leste.
-
-
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)
-
Luas: 3.933,15 km²
-
Kecamatan: 32
-
Salah satu kabupaten terluas di Pulau Timor yang kaya akan potensi pertanian dan kehutanan.
-
-
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
-
Luas: 2.623,20 km²
-
Kecamatan: 24
-
Memiliki banyak wilayah perbatasan dan potensi ekonomi yang masih belum tergarap maksimal.
-
-
Kabupaten Belu
-
Luas: 1.127,25 km²
-
Kecamatan: 12
-
Merupakan gerbang utama menuju negara Timor Leste dan menjadi pusat interaksi budaya lintas batas.
-
Apa Alasan Mereka Ingin Berpisah?
Wacana pembentukan Provinsi Timor Barat bukan tanpa dasar. Beberapa alasan utama yang disuarakan adalah:
-
Akselerasi Pembangunan
: Dengan menjadi provinsi sendiri, daerah-daerah ini berharap mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dan fokus pembangunan yang lebih merata. -
Letak Geografis
: Jarak dan keterpencilan dari pusat pemerintahan Provinsi NTT di Kupang seringkali menjadi kendala koordinasi dan distribusi sumber daya. -
Keunikan Sosial Budaya
: Masyarakat di Pulau Timor memiliki kekhasan budaya yang ingin lebih ditonjolkan dalam kebijakan pembangunan lokal.
Apa Tantangannya?
Meski semangat untuk membentuk Provinsi Timor Barat menguat, wacana ini masih harus melalui proses panjang dan kompleks, mulai dari persetujuan DPRD kabupaten, rekomendasi dari Pemerintah Provinsi NTT, hingga keputusan di tingkat pusat (DPR RI dan Presiden).
Tantangan lainnya adalah kesiapan infrastruktur pemerintahan, pendanaan awal pembentukan provinsi baru, dan penataan birokrasi.
Namun demikian, semangat otonomi daerah dan pemerataan pembangunan menjadi motor utama yang terus mendorong proses ini.
Jika rencana ini terealisasi, maka Provinsi Timor Barat akan menjadi provinsi ke-39 di Indonesia, membuka lembaran baru dalam sejarah pemekaran wilayah di Tanah Air.
Pertanyaannya kini:
Apakah Pemerintah Pusat akan segera menyambut wacana ini, atau justru meminta untuk bersabar lebih lama lagi?
Satu hal yang pasti, suara dari batas negeri kini semakin nyaring terdengar: “Kami ingin membangun dengan cara kami sendiri.”***
