Hentikan Kerusakan, Politikus Golkar Dorong Pemerintah Review Izin IUP di Raja Ampat

– Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Golkar Henry Indraguna meminta pemerintah mengkaji ulang penerbitan izin usaha tambang (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Sebab, Raja Ampat berstatus sebagai kawasan konservasi laut dan destinasi pariwisata prioritas.

Meski begitu, Henry meminta kepada pemerintah tetap memperhatikan hak-hak hukum dari pemilik izin tambang (IUP). Pemerintah dan stakeholder lainnya, harus mengevaluasi kebijakan pertambangan yang berada dalam radius sensitif ekologi.

“Saya mendorong kebijakan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga kelestarian lingkungan dan masa depan. Aktivitas tambang nikel dapat memicu kerusakan alam dan menyengsarakan masyarakat adat,” ujar Henry, Minggu (8/6).

Menurutnya, pemberdayaan wilayah Raja Ampat sebagai Kawasan Lindung Permanen Pemerintah (ESDM & KLHK) dapat mendorong Perda atau Perpres penetapan Raja Ampat sebagai Kawasan Ekosistem Laut dan Darat yang Dilindungi Permanen. Menjadikan seluruh Raja Ampat zona eksklusif non-tambang, melainkan ekowisata dan konservasi.

Pemerintah diminta menolak investasi tambang baru di wilayah konservasi. Alih-alih fokus mempromosikan Raja Ampat untuk investasi berbasis alam dan berkelanjutan, seperti: Eco-resort, Energi surya dan kelautan, Wisata bahari komunitas.

Pemerintah harus bersikap tegas, transparan, dan berpihak pada keadilan ekologis dan masyarakat adat. Raja Ampat bukan hanya kawasan kaya mineral, tapi juga warisan dunia yang tak tergantikan.

Lebih lanjut, status perizinan dan legalitas beberapa perusahaan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat. Namun, dikhawatirkan tidak memikirkan dampak lingkungan.

“Dampak lingkungan dan sosialnya, aktivitas pertambangan di Raja Ampat menimbulkan kerusakan ekosistem laut Raja Ampat yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Eksploitasi tambang dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya,” ucap Henry.

“Respon masyarakat adat aktivis lingkungan, dan pelaku pariwisata di Raja Ampat telah menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan, dengan alasan ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Mereka khawatir bahwa pertambangan akan merusak ekosistem,” pungkasnya.