KABAR PRIANGAN
– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tasikmalaya angkat bicara soal ketidaknyamanannya dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tasikmalaya tahun 2024 kemarin.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M Syams menjelaskan, ketidakhadiran Fraksi PKB dalam agenda tersebut bukan tanpa alasan. Dia menyebut, seluruh anggota fraksi lebih memilih untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) partai di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Kita sudah memprediksi paripurna itu pejabatnya tidak akan lengkap. Ya, kebetulan pada waktu yang sama kami dari Fraksi PKB ada kegiatan bimtek di Bandung,” kata Asep saat dikonfirmasi lewat telepon pribadinya, Sabtu 17 Mei 2025.
Diharapkan dia, rekomendasi-rekomendasi dari DPRD dalam LKPJ tahun ini, bisa menjadi pemicu bagi kepemimpinan Viman-Diky agar lebih konsisten dalam meng-upgrade program-program keumatan.
“Kita berharap LKPJ ini, disikapi secara seksama oleh kepala daerah. Jangan hanya dianggap sebagai dagelan rutinitas sistematika kepemerintahan semata,” katanya.
Dijelaskan dia, keseriusan pemerintahan tidak bisa hanya dilihat dari konten lari pagi, tapi harus dengan gagasan aktual dan implementatif dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, Wali Kota selama ini terlalu sibuk membangun citra semata, alih-alih menunjukkan kapasitas dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Keseriusan memimpin kota ini tak bisa hanya dinilai dari lari pagi atau aktivitas seremonial. Tapi dari ide-ide besar yang realistis dan bisa diimplementasikan secara nyata,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa seorang pemimpin daerah perlu dapat mengerti dan meresap konsep-konsep kebijakan secara komprehensif, kemudian mentranslasikannya menjadi taktik yang sesuai dengan situasi saat ini.
Wali Kota Kerap Absen
Akan tetapi, situasinya malah berkebalikan. Wali Kota Viman dianggap sering kali tidak hadir pada diskusi-diskusi penting dan memperlihatkan sikap tertutup saat merumuskan keputusan-keputusan pemerintahan.
Asep berpendapat bahwa Wali Kota tergolong sangat mengandalkan kelompok kecil di sekitarnya sehingga hal ini malah menyempitkan area untuk perdebatan dan dialog yang konstruktif.
“Wali Kota tampaknya terpisah dari realita, terlalu banyak memperhatikan saran-sarannya orang-orang munafik yang malahan membuat keputusan pemerintah semakin jauh dari kebutuhan nyata warganya,” ujar Asep dengan nada tegas.
Pemerintahan Viman-Diky didesak untuk segera membuka diri terhadap masukan, memperkuat partisipasi publik dalam proses kebijakan, serta menghadirkan kepemimpinan yang solutif dan bertanggung jawab.***
