Digitalisasi akta kelahiran sebagai ujian nyata pemerintahan yang terintegrasi
Ketika seorang anak lahir, pada saat yang sama lahir pula tanggung jawab negara untuk mengakui, melindungi, dan memastikan hak-haknya. Karena itu, akta kelahiran tidak boleh dipandang sebagai selembar dokumen administratif. Ia adalah pintu pertama menuju identitas hukum, layanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan berbagai bentuk perlindungan negara.
Di sinilah digitalisasi layanan akta kelahiran memperoleh makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menghubungkan dua sistem.
Integrasi SATUSEHAT Platform milik Kementerian Kesehatan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri adalah langkah konkret untuk mengubah cara pemerintah bekerja: dari kumpulan instansi yang berjalan sendiri-sendiri menjadi satu pemerintahan yang hadir sebagai satu kesatuan di hadapan masyarakat.
Ukuran transformasi digital pemerintah bukanlah jumlah aplikasi yang diluncurkan, kecanggihan tampilan antarmuka, atau besarnya anggaran teknologi. Ukuran sesungguhnya sangat sederhana: apakah hidup masyarakat menjadi lebih mudah, apakah layanan menjadi lebih cepat dan terhubung, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
Keluarga yang baru menyambut kelahiran seorang anak tidak seharusnya dibebani kewajiban memahami batas kewenangan antarinstansi. Mereka tidak seharusnya berpindah dari satu kantor ke kantor lain, mengunggah dokumen yang sama berulang kali, atau memasukkan kembali data yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah. Masyarakat datang dengan satu kebutuhan; pemerintah semestinya menjawabnya melalui satu perjalanan layanan yang utuh.
Data yang disampaikan dalam peluncuran digitalisasi akta kelahiran menunjukkan urgensi perubahan ini. Pada 2023, sekitar 41,75 persen proses administrasi kependudukan terkait kelahiran diselesaikan paling lambat 60 hari, sementara 57,23 persen selesai dalam kurun satu tahun. Pada saat yang sama, lebih dari 87 persen persalinan berlangsung di rumah sakit dan puskesmas. Artinya, titik temu antara warga dan negara sesungguhnya telah tersedia sejak awal, yaitu di fasilitas kesehatan.
Pertanyaannya bukan lagi bagaimana meminta masyarakat mendatangi lebih banyak kanal pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana kanal-kanal pemerintah saling terhubung sejak peristiwa kelahiran terjadi. Jika data kelahiran sudah tercatat melalui rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan, data tersebut—dengan persetujuan, kewenangan, dan perlindungan yang tepat—harus dapat dipertukarkan secara aman untuk memulai proses administrasi kependudukan. Prinsipnya: data yang bergerak, bukan masyarakat.
Melalui keterhubungan SATUSEHAT dan SIAK, penerbitan akta kelahiran, pembaruan Kartu Keluarga, dan penerbitan Kartu Identitas Anak dapat menjadi satu rangkaian yang lebih terintegrasi. Dalam tahap berikutnya, perjalanan itu seharusnya tidak berhenti pada dokumen kependudukan. Status kepesertaan jaminan kesehatan, layanan imunisasi, dukungan gizi, pendidikan usia dini, dan perlindungan sosial semestinya dapat terhubung berdasarkan kebutuhan serta hak anak, tanpa menciptakan beban administratif baru bagi keluarga.
Inilah perubahan dari egosistem menuju ekosistem. Selama ini, setiap instansi cenderung membangun aplikasi, basis data, standar, dan proses bisnisnya sendiri. Sistem-sistem tersebut mungkin bekerja baik di dalam batas organisasinya, tetapi masyarakat tetap merasakan pelayanan yang terpecah. Dalam pemerintahan digital, keberhasilan satu instansi tidak cukup jika warga masih dipaksa menjadi kurir data di antara lembaga-lembaga negara.
Transformasi yang sesungguhnya menuntut perubahan arsitektur sekaligus budaya kerja. Teknologi harus mengikuti perjalanan hidup warga, bukan struktur birokrasi.
Proses bisnis harus dirancang dari sudut pandang keluarga yang dilayani, bukan semata-mata dari sudut kewenangan lembaga. Interoperabilitas harus menjadi standar, bukan proyek khusus yang harus dinegosiasikan ulang setiap kali dua instansi hendak bekerja sama.
Karena itu, integrasi layanan kelahiran perlu diperlakukan sebagai model dasar bagi layanan publik berbasis peristiwa kehidupan. Kelahiran, masuk sekolah, mencari pekerjaan, membangun usaha, menikah, membeli rumah, memasuki masa pensiun, hingga menghadapi kematian adalah momen-momen ketika warga berhubungan dengan banyak lembaga sekaligus. Pemerintah digital yang matang tidak menyajikan daftar instansi dan meminta warga memilih pintu. Pemerintah memahami konteks kebutuhan warga, lalu mengorkestrasi layanan yang relevan di belakang layar.
Namun, keterhubungan data tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik. Justru semakin terintegrasi sebuah sistem, semakin tinggi standar keamanan, privasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang harus diterapkan. Setiap pertukaran data harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, tujuan yang terbatas, jejak audit yang dapat diperiksa, serta pengamanan teknis yang kuat. Warga perlu mengetahui data apa yang digunakan, untuk tujuan apa, oleh siapa, dan bagaimana koreksi dilakukan apabila terjadi kesalahan.
Kualitas data juga menjadi penentu. Otomatisasi tidak akan menghasilkan layanan yang baik jika data sumber tidak akurat atau tidak mutakhir. Karena itu, transformasi digital bukan hanya agenda teknologi informasi; ia merupakan agenda reformasi birokrasi, penyederhanaan proses, penataan regulasi, penguatan kapasitas aparatur, dan pembentukan disiplin berbagi data di seluruh pemerintahan.
Peluncuran sebuah integrasi hanyalah garis awal. Ujian sesungguhnya ada pada implementasi: apakah layanan berjalan stabil di fasilitas kesehatan, apakah petugas memahami proses baru, apakah keluarga tetap memiliki pilihan layanan ketika koneksi terganggu, apakah keluhan ditangani dengan cepat, dan apakah manfaatnya menjangkau daerah dengan kapasitas digital yang beragam. Keberhasilan harus diukur melalui waktu penyelesaian, berkurangnya dokumen yang diminta, turunnya jumlah kunjungan warga, cakupan pencatatan kelahiran, serta kepuasan keluarga—bukan sekadar jumlah sistem yang terkoneksi.
Skalabilitas juga harus dirancang sejak awal. Indonesia tidak membutuhkan ribuan integrasi bilateral yang masing-masing dibangun dengan standar berbeda. Kita memerlukan fondasi digital publik yang memungkinkan identitas, pertukaran data, persetujuan, autentikasi, pembayaran, dan notifikasi digunakan bersama secara aman oleh berbagai layanan. Dengan fondasi seperti ini, kementerian, pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, dan mitra yang berwenang dapat berinovasi tanpa terus membangun semuanya dari nol.
Dalam ekosistem tersebut, sektor usaha dapat berkontribusi melalui teknologi, keamanan siber, infrastruktur, desain layanan, peningkatan kapasitas, dan inovasi operasional. Tetapi arah, standar, kedaulatan data, serta akuntabilitas layanan publik harus tetap berada di tangan negara. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat kapasitas negara, bukan menciptakan ketergantungan baru atau memecah layanan ke dalam platform-platform tertutup.
Bagi KADIN Indonesia, pemerintahan digital yang terintegrasi juga mempunyai dampak ekonomi yang nyata. Administrasi publik yang sederhana mengurangi biaya transaksi, meningkatkan produktivitas, memperluas inklusi, dan membangun kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Anak yang memperoleh identitas dan akses layanan sejak dini memiliki fondasi lebih kuat untuk tumbuh sehat, belajar, dan kelak berpartisipasi penuh dalam perekonomian. Dengan demikian, akta kelahiran bukan hanya urusan administrasi kependudukan; ia merupakan investasi pertama negara dalam kualitas sumber daya manusia.
Arahan Presiden bahwa digitalisasi pemerintahan mutlak dilakukan harus diterjemahkan ke dalam satu prinsip operasional: teknologi harus membuat pemerintah datang kepada rakyat. Teknologi tidak boleh menambah tahapan baru, memindahkan antrean dari loket ke layar, atau sekadar mendigitalkan formulir lama. Teknologi harus menghilangkan kerumitan, mempercepat keputusan, dan memastikan layanan hadir pada saat yang tepat.
Digitalisasi akta kelahiran dimulai dari satu layanan, tetapi pesan transformasinya berlaku untuk seluruh pemerintahan. Ketika data, proses bisnis, dan kewenangan dapat diorkestrasi dengan baik, negara tidak lagi tampil sebagai banyak wajah yang terpisah. Negara hadir sebagai satu pemerintahan yang mengenali warganya, melindungi haknya, dan melayaninya secara utuh.
Ketika seorang anak lahir, negara tidak boleh datang terlambat. Negara harus hadir sejak hari pertama—bukan dengan menambah urusan bagi keluarganya, melainkan dengan memastikan seluruh mesin pemerintahan bekerja untuk mereka. Itulah pemerintahan digital yang sesungguhnya: bukan sekadar digital, tetapi hadir, terhubung, aman, dan manusiawi.
Oleh: Teguh Anantawikrama
(Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Transformasi Teknologi dan Digital)
