.PRMN
– Wacana pembentukan Provinsi Barito Raya kembali mengemuka dan menggelora, terutama dari wilayah Barito Timur dan Barito Utara yang selama ini merasa terpinggirkan dalam sistem pemerintahan Kalimantan Tengah. Isu ini bukan sekadar perbincangan elit, melainkan mulai tumbuh menjadi aspirasi nyata masyarakat akar rumput yang mendambakan pemerataan pembangunan.
Barito Timur dan Barito Utara kini menunjukkan sinyal kuat untuk melepaskan diri dari Kalimantan Tengah dan berdiri sebagai bagian dari provinsi baru. Dengan latar belakang sejarah, budaya Dayak yang kuat, serta keinginan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah pedalaman, pembentukan Provinsi Barito Raya semakin mendekati kenyataan.
Namun seperti halnya pemekaran daerah lainnya, wacana ini tidak luput dari pro dan kontra. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tentu harus menyikapi ini secara serius karena dampaknya menyentuh aspek sosial, politik, ekonomi, dan tata kelola wilayah yang lebih luas.
Aspirasi Pemekaran dari Barito Timur dan Utara
Wilayah Barito Timur dan Barito Utara selama ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama hasil hutan, tambang, dan pertanian. Sayangnya, masyarakat di kedua wilayah tersebut merasa tidak mendapatkan porsi pembangunan yang adil dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Tengah, terutama yang lebih dekat ke pusat pemerintahan di Palangka Raya.
Wacana pembentukan Provinsi Barito Raya pun mencuat sebagai solusi. Gagasan ini diyakini dapat membawa dampak positif dalam pemerataan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik. Pemekaran ini juga dinilai strategis secara geografis karena wilayah Barito memiliki akses ke Sungai Barito sebagai jalur ekonomi utama yang menghubungkan banyak daerah.
Aspirasi ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sudah sejak lebih dari satu dekade lalu, sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan politikus lokal mendorong pemekaran ini. Kini, dengan semakin terbukanya ruang demokrasi dan otonomi daerah, peluang ini semakin nyata.
Potensi dan Kesiapan Wilayah Barito Raya
Secara administratif, wilayah Barito Raya yang mencakup Barito Timur, Barito Utara, Barito Selatan, dan Murung Raya diyakini sudah cukup memenuhi syarat sebagai daerah otonom baru. Populasi, luas wilayah, dan potensi sumber daya alam menjadi modal utama untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri.
Di Barito Timur misalnya, sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit terus berkembang. Sementara Barito Utara memiliki infrastruktur pendukung seperti pelabuhan sungai, jalan utama, dan potensi energi baru terbarukan. Jika disatukan, wilayah Barito Raya dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan Kalimantan.
Pemerintah daerah pun mulai menunjukkan keseriusan dengan menyusun naskah akademik dan proposal pemekaran yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan bahwa pemekaran bukan sekadar wacana kosong, melainkan tuntutan rakyat yang dibangun atas dasar kebutuhan riil di lapangan.
Tantangan Menuju Provinsi Baru
Meski peluang terbuka lebar, proses menuju terbentuknya Provinsi Barito Raya tidaklah mudah. Pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah sejak beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari evaluasi kebijakan otonomi daerah. Ini membuat setiap aspirasi harus melalui proses yang sangat ketat.
Selain itu, tantangan terbesar datang dari sisi pembiayaan dan kesiapan aparatur birokrasi. Sebuah provinsi baru membutuhkan kantor pemerintahan, infrastruktur publik, hingga sumber daya manusia yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Ini tentu membutuhkan dukungan besar dari semua pihak, baik lokal maupun nasional.
Tidak kalah penting, sikap pemerintah Kalimantan Tengah juga menjadi faktor penentu. Apakah mereka siap melepas sebagian wilayahnya demi pemerataan pembangunan, atau justru akan mempertahankannya dengan dalih persatuan administratif.
Barito Raya, Harapan Baru atau Potensi Konflik?
Wacana pembentukan Provinsi Barito Raya merupakan cerminan dari semangat otonomi daerah dan keinginan masyarakat untuk menikmati pembangunan secara adil. Aspirasi dari Barito Timur dan Barito Utara menunjukkan bahwa isu pemerataan bukanlah hal sepele, tetapi menyangkut masa depan generasi di wilayah pedalaman Kalimantan.
Apabila proses ini dilakukan secara transparan, legal, dan inklusif, maka Provinsi Barito Raya bisa menjadi contoh keberhasilan pemekaran yang berbasis kebutuhan rakyat. Namun jika tidak dikelola dengan baik, potensi konflik kepentingan dan ketimpangan baru justru bisa muncul.
Kalimantan Tengah saat ini berada di titik persimpangan sejarah. Apakah akan membuka lembaran baru bagi wilayah Barito, atau tetap mempertahankan status quo dengan segala ketimpangannya? Jawabannya akan ditentukan oleh dialog, kajian, dan keberanian politik semua pihak yang terlibat.***(Lisyah)
