–
Dedi Mulyadi dikenal karena mengeluarkan peraturan tentang pendidikan militer yang sedang menuai pro kontra. Kepala Pemerintahan Jawa Barat tersebut berencana menerapkan pembatasan waktu untuk para siswa.
Tokoh Dedi Mulyadi saat ini tengah ramai diperbincangkan. Mengapa tidak? Kebijakannya sebagai Gubernur Jawa Barat kerap memicu kontroversi di mata masyarakat umum.
Kebijakan yang menuai pro kontra dari Dedi Mulyadi adalah mengirimkan murid-murid bandel ke barak tentara. Bahkan Gubernur Jawa Barat hingga dilaporkan kepada Komnas HAM karena hal tersebut.
Setelah menyusun kebijakan tentang pendidikan militer, Dedi Mulyadi kembali mencetuskan ide segar terkait pemberlakuan jam malam untuk para siswa. Ide tersebut lahir setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat meneken perjanjian kerjasama bersama Polda Jabar dan Polda Metro Jaya guna menghentikan tindakan premanisme sekaligus memperkuat rasa aman di lingkungan publik.
“Jam tertentu mungkin saya akan berlakukan. Pada hari belajar, tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 (malam) misalnya, karena kan mereka harus di rumah, di luar godaannya terlalu banyak,” ujar Dedi, Sabtu (17/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi menyampaikan bahwa kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pihak kepolisian diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih tertib serta disiplin di jalan raya. Termasuk juga upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang bisa merusak masa depan remaja.
“Narkoba, obat terlarang, minuman oplosan yang tersebar dimana-mana dan pengetatan pengawasan anak sekolah,” katanya.
Sekilanya, Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya untuk membasmi praktek premanisme yang dinilai mengganggu masyarakat dan menghalangi investasi. Untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas tindakan tersebut, Dedi Mulyadi telah menandatangan MoU bersama Kapolda Jabar, Kapolda Metro, seluruh Walikota/Bupati, dan Kapolres se-Jawa Barat di gedung Pakuan, Bandung pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025.
Perjanjian itu meliputi berbagai aspek, termasuk perbaikan infrastruktur keamanan di daerah Jawa Barat serta pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif.
“Kemudian melahirkan banyak tenaga kerja dan didalamnya ada upaya yang dilakukan, memperkuat basic keamanan tiap kawasan dan zona industri dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM.
Ada ketentraman di pasar dan berbagai tempat lainnya,” ujar Dedi.
Dodi Mulyadi berencana untuk mengimplementasikan peraturan jam malam untuk para siswa. Kini dia ikut berkomentar tentang kebijakan pendidikan militernya yang tengah memicu diskusi publik. Gubernur Jawa Barat tersebut menunjukkan penghargaannya kepada saran yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seputar program pembentuk karakternya yang mencakup anak-anak dengan tingkah laku tertentu dalam latihan di barak militer.
Menurut dia, KPAI merupakan institusi dengan kapabilitas, standar, serta keahlian terbaik dalam melindungi hak-hak anak di tanah air.
“Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab karena begitu kompleksnya permasalahan anak di Jawa Barat,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/5/2025), dikutip dari Kompas.com.
Ia menambahkan, banyak orang tua kini sudah kehilangan kemampuan untuk membimbing anak-anak mereka. Dalam situasi buntu seperti itu, peran kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota diperlukan untuk memberikan solusi, meski harus melalui jalur darurat.
Dedi mengilustrasikan kondisi tersebut layaknya penanganan korban bencana. Kadang kala, korban ditangani bukan oleh dokter spesialis, tetapi hanya oleh mantri atau perawat.
“Kami mohon dengan sangat KPAI untuk menangani, masih banyak anak-anak yang hari ini tak tertangani oleh Pemprov Jabar, bupati wali kota se-Jawa Barat, masih banyak,” tegas Dedi.
Ia mengajak KPAI untuk turut terlibat aktif menangani masalah anak-anak, karena masih banyak yang belum terjangkau oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan keterlibatan KPAI, Dedi yakin beban pemerintah daerah bisa lebih ringan.
Ia juga menekankan bahwa KPAI perlu menyadari masalah yang lebih besar. Setiap hari, ia menerima laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
“Saya kerjasama dengan seluruh kapolres untuk melakukan tindakan, penyelidikan, penyidikan, bahkan penahanan terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur,” ujarnya.
Sebelumnya, KPAI menyampaikan kekhawatiran terhadap program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang dijalankan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. KPAI menilai program pengiriman pelajar ke barak militer berpotensi melanggar hak anak, sebab tidak ada keterlibatan psikolog profesional dalam memberikan rekomendasi sebelum anak-anak dikirim ke barak. (*)
