OKE FLORES.COM –
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) soal pentingnya mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat virtual nasional yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, Tito menyoroti rendahnya realisasi belanja Pemda yang dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Percuma punya uang banyak kalau cuma disimpan. Kalau tidak dibelanjakan, ekonomi tidak akan bergerak!” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Realisasi APBD 2025 dari Kantor Kemendagri, Kamis 8 Mei 2025.
Belanja Lambat, Ekonomi Mandek
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, per 30 April 2025 realisasi belanja APBD secara nasional baru mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen dari target.
Walaupun jumlah absolutnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, presentase-nya malah berkurang menjadi 16,32% di periode yang sama tahun 2024.
“Masalah utamanya adalah pembelanjaan. Beberapa wilayah masih terlambat karena proses perolehan Barang dan Jasa belum efisien. Terdapat kekhawatiran dalam menggunakan e-Katalog serta penundaan pada tahap tender. Hal ini membuat arus uang menjadi tertahan dan tidak mengalir di kalangan masyarakat,” ungkap Tito.
Pengaruh pada Sektor Swasta serta Program-Program Unggulan
Tito menekankan bahwa pembelanjaan oleh pemerintah adalah mesin utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Apabila pemerintah daerah terlambat dalam mengalokasikan dana, maka sektor swasta juga akan turun performanya lantaran kurangnya stimulan dari pengeluaran publik.
“Kalau uang tak beredar, swasta juga tak bergerak. Lalu bagaimana mau turunkan kemiskinan, penuhi janji politik, bangun infrastruktur, atau beri makan bergizi ke anak-anak?” katanya.
Pendapatan Naik, Tapi Belum Maksimal
Dari sisi pendapatan, Pemda memang mencatat realisasi sebesar Rp292,75 triliun atau 21,88 persen hingga akhir April 2025.
Namun demikian, angka tersebut tetap saja lebih rendah dalam hal persentase bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah menyentuh 22,89 persen pada interval waktu yang sama.
“Income ini sungguh vital. Jika pendapatan berkurang, gimana bisa mengeluarkan biaya? Padahal dana tersebut dipakai untuk layanan publik dan demi kepentingan warga,” ungkap Tito.
Solusi dan Kolaborasi
Dalam rapat virtual tersebut, Tito juga menghadirkan Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk memberikan masukan kepada Pemda, termasuk tentang pengadaan barang/jasa dan gambaran kondisi ekonomi terbaru.
Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, juga berpartisipasi dalam acara ini guna memacu pemerintah daerah supaya cepat melaksanakan program-program gizi vital bagi mengurangi kemiskian serta meningkatkan mutu tenaga kerja di negeri kita.
“Perlu adanya kerjasama antar seluruh pihak. Jangan biarkan dana tertahan dalam kas daerah sedangkan rakyat masih menantikan dampak yang terlihat,” demikian penjelasan Tito. ***
