Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia baru saja merilis data terbaru mengenai garis kemiskinan untuk periode September 2024. Angka ini ditetapkan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, menandakan sedikit kenaikan sebesar 2,11% dari periode Maret 2024. Dengan nilai ini, seseorang dianggap tidak miskin jika pengeluarannya mencapai setidaknya Rp148.750 per minggu atau sekitar Rp21.250 per hari.
Garis kemiskinan ini menjadi acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, mereka yang memiliki pengeluaran di bawah angka tersebut termasuk dalam kategori penduduk miskin. Naiknya garis kemiskinan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk keluar dari zona kemiskinan, terutama di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
BPS menjelaskan bahwa kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk inflasi dan perubahan harga komoditas dasar seperti bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Data ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas pemerintah, dengan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
Pengumuman garis kemiskinan ini juga mendorong diskusi lebih lanjut mengenai kecukupan jumlah tersebut dalam konteks kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa kalangan menganggap bahwa nominal Rp21.250 per hari belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan di banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah perkotaan dengan biaya hidup yang lebih tinggi.
Dalam rangka menanggapi data ini, pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah diharapkan bisa menyesuaikan program-program bantuan sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan. Sekaligus, ini menjadi panggilan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap kondisi ekonomi pribadi dan keluarga mereka, serta ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Sumber data ini diambil dari laporan terbaru BPS dan diskusi publik yang berkembang di berbagai platform media sosial.
