Suara Flores
– Di tengah genjatan senjata konflik Iran vs Israel, jalan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuju jeruji besi tampaknya tidak bisa dihindari. Netanyahu harus mempertanggungjawabkan tuduhan suap dan penipuan yang diajukan sejak 2019.
Upaya menghentikan proses hukum terhadap Netanyahu menemui jalan buntu setelah Pengadilan Israel pada Jumat, 27 Juni 2025, menolak permintaan penghentian tuntutan. Permintaan ini sebelumnya datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Tak hanya menghadapi tekanan hukum dalam negeri, Netanyahu juga dibayang-bayangi ancaman sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Calon Wali Kota New York, Zohran Mamdani, bahkan menyatakan siap menangkap Netanyahu jika ia datang ke New York. “Sebagai wali kota, saya akan menangkap Netanyahu jika datang ke New York. Ini adalah kota yang nilainya sejalan dengan hukum internasional,” ujar Mamdani.
Tahun lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam pernyataan resminya, ICC menyatakan bahwa majelis pra-peradilan menolak gugatan Israel atas yurisdiksi pengadilan. Para hakim menyatakan ada dasar yang wajar bahwa Netanyahu memikul tanggung jawab pidana atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama pencaplokan wilayah Palestina.
Tolak Permintaan Netanyahu
Mengutip dari laman Arab News, pada Jumat, 27 Juni 2025, Pengadilan Israel menolak permintaan Netanyahu untuk menunda pemberian kesaksian dalam persidangan kasus korupsinya, meski Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyerukan agar kasus ini dibatalkan.
Pengacara Netanyahu sebelumnya meminta agar ia dibebaskan dari kehadiran dalam sidang selama dua pekan karena harus fokus pada isu keamanan pasca-konflik Iran vs Israel selama 12 hari. Namun, Pengadilan Distrik Yerusalem menyatakan dalam putusannya bahwa permintaan tersebut “tidak memberikan dasar atau pembenaran terperinci untuk pembatalan sidang.”
Sebelumnya, melalui media sosialnya, Trump menyebut tuduhan terhadap Netanyahu sebagai “perburuan penyihir” dan menyerukan agar persidangan “DIBATALKAN, SEGERA, atau Pengampunan diberikan kepada Pahlawan Besar.”
Tuduhan terhadap Netanyahu meliputi penerimaan barang-barang mewah senilai lebih dari 260.000 dolar AS seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder sebagai imbalan untuk dukungan politik. Dalam kasus lain, Netanyahu juga dituduh berupaya menegosiasikan liputan positif dari dua media Israel.
Selama masa jabatannya sejak akhir 2022, pemerintah Netanyahu juga mendorong reformasi peradilan yang dinilai banyak pihak sebagai upaya untuk melemahkan lembaga yudikatif.
Fakta-fakta ini mengungkap bahwa selama konflik Iran vs Israel, Netanyahu sejatinya berstatus sebagai pesakitan dalam proses hukum negaranya sendiri.
Reporter : Firdan Nubatonis
