OKE FLORES.COM –
Langit Jayapura siang itu tampak bersahabat. Gedung Kantor Gubernur Papua menjadi saksi momen penting dalam perjalanan demokrasi Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) terkait persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.
Suasana dalam ruangan begitu khidmat namun penuh optimisme. Satu per satu pejabat tinggi menyampaikan komitmennya.
Yang paling melegakan, seluruh pihak sepakat bahwa anggaran PSU sebesar Rp160,95 miliar telah dipastikan aman dan siap dicairkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
Pembubuhan tanda tangan pada NPHD ini tak sekadar tentang jumlah, namun lebih kepada kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa Papua sungguh-sungguh menerapkan PSU yang berkelanjutan, aman, serta harmonis,” tandas Ribka Haluk sambil direspon dengan aplaus dari para hadirin dalam Rapat Koordinasi.
Demokrasi Perlu Dilaksanakan, Anggaran Jangan Membebani
Pembiayaan PSU ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ribka menggarisbawahi bahwa hal tersebut merupakan ketentuan langsung dari UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
” Ini bukan hasil keinginan tertentu, melainkan kemauan undang-undang dasar yang perlu kita hargai serta jalankan,” kata Ribka.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengonfirmasi bahwa dana yang telah disepakati akan dialokasikan untuk KPU Papua, Bawaslu Papua, Polda Papua, dan Kodam XVII Cenderawasih.
Semuanya telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama.
“Paham sekali. Tak ada kebingunan lagi. Kini kita hanya perlu membicarakan pelaksanaannya di lapangan,” kata Ramses dengan percaya diri.
Papua menyongsong PSU sebagai peluang untuk persatuan
Namun di atas segala angka, rapat koordinasi ini memperkuat tekad seluruh pihak untuk menjadikan PSU sebagai titik tolak persatuan.
Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Renwarin, sampai Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito konsisten menyatakan bahwa keamanan, kesetaraan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan partisipasi masyarakat merupakan tujuan utama mereka bersama.
“PSU kali ini tak hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang merawat tempat tinggal kita, Papua. Yaitu dengan cara yang damai, jujur, serta adil,” ungkap Pangdam Rudi Puruwito.
Pertemuan tersebut juga menekankan kepentingan untuk melindungi ketenangan dalam masyarakat, menghadapi informasi palsu, dan memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bersama dengan penyelenggara lainnya tetap objektif, netral, dan profesional.
Papua Memberikan Pengajaran kepada Indonesia Tentang Arti Demokrasi yang Tenang
Di akhir rapat koordinasi, Ribka Haluk menyampaikan pesan yang sangat berkesan. “Papua kerapkali mendapat cap sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi.”
Tapi saya percaya, lewat PSU ini, Papua bisa membuktikan kepada Indonesia, bahkan dunia, bahwa demokrasi yang damai dan bermartabat bisa lahir dari Bumi Cenderawasih,” ujarnya penuh semangat.
Berdasarkan anggaran yang telah disediakan dan dengan komitmen yang semakin kuat, Papua saat ini melihat PSU sebagai peluang segar untuk kemajuan.
Momentum untuk menegakkan demokrasi yang bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi soal membangun kepercayaan dan merawat persatuan.***
