Home local news Wali Kota Cimahi Bentuk Satgas Khusus Lawan Premanisme dan Awasi Kebijakannya Sehubungan dengan Jam Malam

local news, news, politics, public policy, regulation

Wali Kota Cimahi Bentuk Satgas Khusus Lawan Premanisme dan Awasi Kebijakannya Sehubungan dengan Jam Malam

iCrowd

May 28, 2025

Wali Kota Cimahi Bentuk Satgas Khusus Lawan Premanisme dan Awasi Kebijakannya Sehubungan dengan Jam Malam

PIKIRAN RAKYAT –

Pemerintah Kota Cimahi akan mengimplementasikan pembatasan waktu malam khususnya untuk para pelajar berdasarkan Surat Edaran dari Gubernur Jawa Barat. Dimohon kepada seluruh warga supaya mematuhi aturan ini seperti yang diajukan oleh Dedi Mulyadi demi melindungi generasi muda dan mencegah mereka terseret ke dalam tindakan buruk yang dapat membawa kerugian.

Surat edaran dari Gubernur Jawa Barat itu termaktub dalam dokumen bernomor 51/PA.03/Disdik tentang Implementasi Batas Waktu Malam untuk Pelajar demi Menyusun Generasi Pancawali Cemerlang Provinsi Jawa Barat Unggulan, dirilis tanggal 23 Mei 2025. Pembatasan aktivitas para siswa di luar tempat tinggal mereka pada waktu malam adalah antara pukul 21:00 dan 04:00 WIB. Terdapat beberapa pengecualian bagi murid-murid yang perlu keluar rumah selama jam-jam tersebut dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan.

Kepala Daerah Cimahi, Ngatiyana, mengungkapkan bahwa menurut pantauannya, siswa-siswa di kota tersebut cukup disiplin dalam mematuhi peraturan. Dia melanjutkan, “Tampak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya; tampaknya saat ini anak-anak sudah mulai pulang ke rumah mereka menjelang pukul 20:00 WIB. Kami tegaskan lagi jika tak ada urusan yang sangat urgent maka lebih baik tinggal di rumah saja di jam-jam malam seperti itu sebagai tindakan sesuai arahan dari Bapak Gubernur,” ungkapnya pada hari Rabu (28/5/2025).

Di bawah pengawasan di lapangan, Ngatiyana mengirimkan Pasukan Tugas Khusus Anti-Premanisme untuk melaksanakan pencatatan dan monitoring.

“Sampai hari ini kami terus menjalankan satuan tugas pemberantas premanisme dengan adanya surat keputusan-nya. Sampai detik ini mereka masih melakukan pengawasan atau operasi secara rutin pada pagi maupun malam tanpa kita ketahui. Mereka pun bisa saja mengecek para remaja yang keluar rumah sewaktu peraturan jam malam sedang diberlakukan,” jelasnya.

Penindakan

Dalam menegakkan disiplin terhadap siswa yang melanggar peraturan mengenai jam malam, lanjut Ngatiya, tindakan diambil berdasarkan jenis pelanggarannya masing-masing.

Terkait batas kemampuan dalam menangani hal tersebut sangat bergantung pada tingkat kesalahannya. Ada proses bertahap untuk ini. Jika seseorang hanya melakukan pelanggaran ringan yang dilaporkan dan diberikan nasihat, namun jika telah mencapai level kerusakan lain atau bahkan melanggar hukum seperti tindakan keras oleh sindikat pengendara motor, maka pastinya mereka akan ditindak secara proporsional dan kami dapat merujuk kasus itu kepada pihak berwenang penegak hukum yang juga aktif dalam Satgas Premanisme,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Cimahi telah bekerja sama dengan 2 lembaga pendidikan khusus guna menampung murid-murid bermasalah dan memberi mereka pengawasan serta pelatihan di markas militer. “Saat ini fasilitas yang dipersiapkan bagi penyiapan anak-anak dalam asuhan di barak militer sudah tersedia di dua lokasi, namun hingga saat ini kedua tempat tersebut masih kosong. Semoga para pelajar di Kota Cimahi akan mematuhi peraturan, ikut serta dalam aktivitas-aktivitas positif, dan tidak terlibat dalam tindakan-tindakan negativ yang dapat membawa dampak buruk pada diri sendiri maupun keluarganya,” katanya.

Kepala Disdik Kota Cimahi Nana Suyatnya mengatakan hal yang sama. Menurutnya, surat edaran itu telah sampai ke semua institusi pendidikan di wilayah Cimahi. Hal ini mencakup berbagai level mulai dari Sekolah Dasar hingga SMA. Dia menambahkan, “Surat edaran tersebut sudah diterima oleh seluruh jajaran sekolah di kota kami dan berlaku bagi semuanya.”

Dia menyebutkan bahwa surat edaran tentang batasan waktu malam untuk pelajar juga akan diberitahu kepada orang tua melalui komite atau wali kelas. Dia menjelaskan, “Informasi ini harus sampai pada orang tua sehingga dapat dilaksanakan di rumah. Wewenang kita dalam mendidik siswa hanya terbatas di area sekolah saja. Setelah mereka pulang kerumah, tugas membimbing serta memastikan penegakan peraturan tersebut adalah tanggung jawab keluarga dan masyarakat.”

575 Comments