SUMEDANG BAGUS
– Pengaturan lahan serta pemetaan wilayah memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan ketahanan dan kestabilan suatu negara. Menurut Waketu Kemendagri dan juga Asdep Utama dari Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ini disampaikannya pada kesempatan sebagai narasumber dalam Program Perkuat Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Gelombang ke-220 Kerjasama Lembaga Ketahanan Negara Republik Indonesia Tahun 2025, acara tersebut dilangsungkan di hotel AONE, Jakarta, Jumat (23/05/2025).
“Tanah memiliki peranan penting dalam melestarikan kesatuan wilayah, mendistribusikan pembangunan secara merata, serta mewujudkan keadilan sosial. Saat pengaturan ruang disusun dengan tepat dan adil, selain menghasilkan efisiensi dalam proses pembangunan, kita pun turut membentuk landasan yang kuat untuk kemandirian negara,” ungkap Wamen Ossy kepada para peserta acara tersebut.
Mengacu pada pernyataan dari Wakil Menteri Ossy, diskusi mengenai masalah ketahanan negara umumnya berpusat pada kuatnya angkatan bersenjata. Namun, faktanya adalah bahwa bidang tanah serta perencanaan wilayah mempunyai nilai strategis yang tidak dapat diabaikan dalam era geopolitik saat ini.
“Dalam perspektif geopolitik, tata ruang tidak sekadar merujuk pada perencanaan area fisik saja, melainkan juga sebagai instrumen kontrol atas berbagai sumber daya, sarana mempengaruhi kebijakan politik, serta benteng pertahanan. Lokasi zona industri, pemukiman warga, lahan pertanian, sampai daerah militer sebaiknya dibuat dengan gambaran masa depan yang luas guna mendorong ketahanan negara,” papar Wamen Ossy.
Dia juga menekankan peranan vital Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ia sebut bukan hanya sebagai dokumen teknikal dalam penataan zona tetapi juga sebagai dokumen geopolitik yang mempengaruhi orientasi manajemen wilayah nasional. “Dokumen ini pun menetapkan cara menjaga, menggunakan, serta mengarahkan ruang negara demi mendukung kemerdekaan bangsa,” jelas Wakil Menteri Ossy.
Dalam rangka menjalankan program ketahanan pangan sebagai fokus utama Presiden Prabowo, Wakil Menteri Ossy pun menyatakan bahwa aspek pasti hak atas tanah sangat penting. “Tidak mungkin membicarakan tentang ketahanan pangan nasional apabila lahan pertanian yang masih subur malah dialihfungsikan untuk area industri atau properti tanpa adanya persiapan matang,” katanya. “Bukan bermaksud kami melawan masuknya investasi dalam satu wilayah tertentu, namun setiap investasi harus dikelola dengan baik agar tak merusak stabilitas pasokan pangan di tempat tersebut.”
Bukan hanya sektor pangan, aspek pertanahan dan perencanaan wilayah pun berperan penting dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Dia menegaskan bahwa kesuksesan beralih ke energi ramah lingkungan sangat dipengaruhi oleh tersedianya lahan untuk infrastrukturnya yang baru ini.
“Kami tak dapat mendukung kedaulatan energi atau bahkan mendorong perubahan ke arah sumber daya energi baru dan terbarukan kalau kami belum menyiapkan tempat untuk infrastruktur ramah lingkungan, seperti lahan untuk panel surya serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) maupun bioenergi. Seluruh proyek-proyek besar tersebut mengharuskan adanya lahan agar kita bisa melihat bahwa lahan merupakan fondasi utama dalam setiap strategi pengembangan nasional yang lestari,” ungkap Wakil Menteri Ossy demikian.
Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi berlangsung, Wakil Menteri Ossy menerima plakat dari tim pelaksana acara PPNK Angkatan ke-220 yang diselenggarakan oleh LEMHANNAS RI pada tahun 2025. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan gambar bersama semua partisipan dalam acara tersebut.
Pada kesempatan ini, Wamen Ossy turut didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja. ***
