– Polemik pungutan uang terhadap komunitas permainan tradisional di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta menuai sorotan publik. Keluhan tersebut menjadi viral setelah akun X (Twitter) @Dinogalak membongkar bahwa komunitasnya dikenakan biaya hingga Rp 1,9 juta hanya untuk kegiatan sederhana di area publik yang seharusnya gratis.
Menanggapi isu tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara. Ia menawarkan solusi dengan mengajak komunitas untuk pindah ke fasilitas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seperti Jakarta International Stadium (JIS) dan Velodrome.
Support kami, ada hadiah spesial untuk anda.
Klik di sini: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Kalau memang di GBK dikenakan, pindah aja. Velodrome ataupun JIS, kami akan beri kebebasan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/7).
Ia menegaskan bahwa pengelolaan GBK merupakan wewenang penuh dari pemerintah pusat, bukan di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta.
“Jadi GBK sekarang ini kan sepenuhnya kewenangannya ada di pemerintah pusat dan diatur, GBK kan sudah ada kepengurusan. Jadi GBK bukan bagian yang dikelola oleh pemerintah Jakarta,” jelas Pramono.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Komunitas Mengaku Dimintai Rp 1,9 Juta Per Kegiatan
Sebelumnya, akun X @Dinogalak mengungkapkan bahwa komunitas permainan tradisional yang ia ikuti dipungut biaya yang tak masuk akal.
“Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional, tapi dipalakin sampai Rp 1,9 juta per kegiatan? Kita juga enggak pakai lapangan khusus,” tulisnya.
Tak berhenti di situ, ia juga membeberkan bukti lain terkait besarnya pungutan yang pernah diminta oleh pengelola.
“Untuk bukti sebelumnya kita diminta Rp 6 juta per kegiatan. Bayangkan saja acara gratis tapi harus bayar Rp 6 juta dan sebulan sampai Rp24 juta,” lanjutnya.
Pihak GBK Buka Suara: Hanya untuk Acara Komersial
Menanggapi isu yang makin panas, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) pun angkat bicara. Dalam keterangannya, mereka menegaskan bahwa kawasan GBK terbuka untuk publik dan mendukung kegiatan komunitas, namun tetap dengan aturan.
“Kami menyambut beragam kegiatan yang menjadikan GBK sebagai tempat berkumpul yang aman dan nyaman, selaras dengan semangat kebersamaan dan sportivitas,” kata Kepala Divisi Humas, Hukum, dan Administrasi PPKGBK, Asep Triyadi, dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan, tarif hanya diberlakukan untuk kegiatan yang bersifat komersial.
“GBK menghargai kepercayaan dan dukungan masyarakat sebagai ruang publik inklusif. Kami berkomitmen mendorong keterlibatan sosial dan pengembangan komunitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asep menyebut bahwa PPKGBK sudah menjalin komunikasi langsung dengan pihak komunitas dan akan terus membangun layanan komunitas yang lebih baik.
“Ke depan, kami berkomitmen memperkuat mekanisme layanan komunitas agar lebih mudah, transparan, dan partisipatif,” imbuhnya.
