PORTAL JOGJA
– Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa mereka siap untuk menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan tuduhan tentang kemungkinan adanya ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Tindakan hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Sleman dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat umum, walaupun sebelumnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah memberikan konfirmasi tentang autentisitas dokumen tersebut melalui pemeriksaan ilmiah forensik.
Dr. Andi Sandi, Sekretaris Universitas UGM, SH., LL.M., menyatakan bahwa pihak universitas menghargai semua tahapan hukum yang tengah berlangsung dan siap bekerja sama sebagaimana mestinya.
“Universitas Gadjah Mada memiliki posisi yang tegas; kami bersiap untuk menangani hal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di pengadilan,” katanya saat memberikan keterangan pada para jurnalis, Kamis (22/5).
Untuk memperkuat posisinya, UGM sudah mengalokasikan dua ahli hukum guna menanganinya. Dr. Ariyanto dipilih sebagai perwakilan dari Rektorat dan Fakultas, sedangkan Muhammad Zarul Arkom, S.H., M.Lead., bakal menjadi representasi bagi Ir. Kasmudjo—mantan dosen di Fakultas Kehutanan yang juga terlibat dalam gugatan tersebut.
“Pak Arkom merupakan mitra di Pusat Studi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum UGM, oleh karena itu kamipercayakan penunjukan kepada beliau,” jelasnya.
Andi Sandi mengatakan bahwa proses sidang baru saja dimulai, oleh karena itu tim mereka belum bisa memberikan penjelasan yang mendetail. Meskipun demikian, dia tegas menyebutkan bahwa tanggung jawab membuktikan kasus berada di tangan pemohon.
“Pernyataan tersebut menggambarkan posisi UGM yang kukuh dalam menjaga komitmennya terhadap aturan hukum,” ujarnya.
UGM pun menjamin bahwa semua pihak terkait, bahkan mereka yang telah pensiun, akan menerima bantuan hukum yang cukup. Kerjasama di antara unit-unit dikerjakan sebagai wujud kesolidan akademik sambil tetap menghormati standar keprofesionalan.
“Kami bekerja sama untuk mengatur bantuan pengacara bagi Bapak Kasmudjo, yang merupakan bagian dari komitmen lembaga terhadap para senior kita,” katanya.
Sidang perdana di Pengadilan Negeri Sleman sempat tertunda karena kedua belah pihak yang mendaftar sebagai penggugat intervensi belum melengkapkan berkas mereka. Meski demikian, Andi menyatakan bahwa hal tersebut tak mengganggu persiapan UGM.
Di luar kasus di Sleman, UGM saat ini sedang menghadapi tuntutan hukum tambahan di Polda Metro Jaya dan PN Surakarta. Kasus di Surakarta sudah melalui upaya mediasi namun tidak berhasil sehingga perkara kini berlanjut ke tahap pemeriksaan. Selama persidangan tersebut, UGM telah menyampaikan seluruh dokumen akademis yang ditentukan oleh penyidik dan tetap melakukan koordinasi dengan Bareskrim serta Polda Metro Jaya.
“Andi menjelaskan bahwa mereka telah mengungkapkan seluruh data milik UGM, seperti yang diminta secara resmi oleh pihak penegak hukum,” katanya.
Menjawab klaim Bareskrim yang menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi resmi dan sah, Andi menggarisbawahi bahwa UGM enggan terlibat dalam proses itu. Meskipun demikian, UGM telah mentaati semua permintaan informasi dengan memberikan berbagai dokumen akademik, gambar aktivitas perkuliahan, serta keterangan dari para lulusan angkatan bersamaan dengan Presiden Jokowi.
“Saya pun pernah mendampingi pemeriksaan keteranga dari para senior kita,” jelasnya.
Dia juga menggarisbawahi bahwa sepanjang perjalanan proses hukum, UGM tidak melakukan koordinasi langsung dengan Presiden Jokowi atau timnya. Semua tahapannya dikelola secara resmi sebagai lembaga.
“Permintaannya langsung menuju ke lembaga tersebut, jadi kami memenuhinya mengikuti prosedur,” tegas Andi.
UGM menginginkan agar masyarakat dapat menyadari akan kedudukan kampusnya yang senantiasa taat terhadap hukum serta menjunjung tinggi integritas dalam bidang akademik.
“Kami akan tetap siap untuk memberikan klarifikasi jika ada permohonan resmi dari petugas berwenang,” demikian menutup Andi. ***
