SUMBAWA,
– Masyarakat melancarkan protes mereka dengan melakukan Demonstrasi di Pelabuhan Poto Tano, yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025.
Pada pidatonya, massa menginginkan pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) terkait dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Tindakan ini juga mengingatkan janji politik dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.
Tokoh politik dari Partai Gelora tersebut diketahui pernah mengambil janji selama pemilihan presiden bahwa ia akan berusaha memperjuangkan kepentingan PPS.
“Kami hadir untuk mengemukakan aspirasi supaya Presiden Prabowo Subianto mencabut larangan pembentukan daerah otonom baru guna mendirikan PPS,” ujar Muhammad Sahril Amin, Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), ketika diwawancara pada hari Senin (26/5/2025).
Dia mengatakan bahwa kehadiran para pendemo turut mengejar janji politik Fahri Hamzah sebab dianggap kerap mempromosikan formasi PPS pada setiap pidato politiknya, namun hal tersebut belum terwujud sampai saat ini.
Demonstrasi tahap ketiga ini adalah ungkapan penuntutan dari para pemegang keputusan, khususnya figur-figur penting Sumbawa yang berada di Jakarta.
Fahri Hamzah kerap memberi janji pada kami dengan selalu menyebut PPS di tiap pidatonya. Dia sering mengklaim bahwa satu tahun setelah kemenangan Presiden Prabowo, pasti akan ada pembentukan PPS tersebut. Inilah alasan utama kita melakukan gugatan,” jelas Sahril.
Dia mengatakan bahwa sudah 25 tahun penduduk Pulau Sumbawa menantikan terbentuknya PPS itu.
Menurutnya, pembentukan PPS ini seharusnya telah dilakukan dari waktu yang cukup lama, namun nyatanya hal itu tidak menjadi prioritas.
“Formasi dari PPS ini telah lama kami nantikan, saatnya sekarang kami dorong kembali kepada Presiden untuk menghapuskan larangan pembentukan daerah otonom baru itu, baik DPR, DPRD provinsi, Wakil Menteri Fahri Hamzah, serta Gubernur NTB M Lalu Iqbal mendukung hal ini,” katanya.
Menurutnya, administrasi serta ketentuan tambahan telah selesai, namun sampai detik ini pembatalan moratorium terkait DOB masih belum dapat dilakukan.
“Sementara itu, dari segi administrasi telah terselesaikan dan syarat-syaratnya pun sudah lengkap, oleh karena itu kami menuntut Presiden,” jelasnya.
Dia menginginkan agar pemerintah di tingkat Provinsi maupun Nasional secepatnya menghapuskan pembatasan terkait pendirian PPS tersebut, serta berharap aspirasinya akan diperhatikan oleh pihak pemerintahan nasional.
Aksi massa demo jilid III terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) membuat lalu lintas lumpuh di Pelabuhan Poto Tano.
Itu dapat dilihat dari deretan kendaraan yang mengantri di tepi jalan menuju ke pelabuhan serta yang meninggalkannya.
Tidak hanya jalanan di sekitar Poto Tano, penduduk juga menghalangi rute cadangan yang telah dibuka oleh aparat polisi.
Penduduk dari Poto Tano menghalangi lalu lintas jalan, sementara para demonstran mendorong untuk terus bergerak menuju persimpangan supaya mereka dapat menyuarakan pendapatnya di area yang ada di dekat pintu masuk Pelabuhan Poto Tano.
“Atas ketentuan sejauh 700 meter dari pintu masuk Pelabuhan, maka kami dipaksa untuk melanjutkan perjalanan ke persimpangan ini,” ujar Leo, koordinator aksi gelombang ketiga pendirian PPS, saat diwawancarai pada Senin (26/5/2025).
Masyarakat yang melakukan demonstrasi mendorong petugas kepolisian supaya diperbolehkan melanjutkan perjalanan mereka ke persimpangan jalan guna memberikan pidato di hadapan massa, serta meminta agar kendaraan-kendaraan tidak melewati area tersebut menuju atau berasal dari Pelabuhan Poto Tano.
Kendaraan tidak dapat melewati jalanan di Poto Tano selama beberapa puluh kilometer. Akan tetapi, jenis kendaraan tertentu seperti ambulance masih diperbolehkan untuk mengaksesnya.
“Ini dilakukan untuk menarik perhatian para pemimpin yang berada di atas. Kami sangat serius terlibat dalam tindakan ini dan kami ingin mendirikan PPS ini secara sungguh-sungguh,” katanya.
Dia merencanakan tindakan selama Lima Hari, mulai hari ini sampai Jum’at (30/5/2025).
“Bila tak ada yang memperhatikan dan menghargai kita, kita akan terus beraksi selama lima hari,” katanya.
