.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menduduki posisi sebagai institusi penegakan hukum dengan tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat pada periode tersebut. Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI), keyakinan publik terhadap Korps Adhyaksa ternyata mencakup seluruh lapisan usia pemilih aktif di negara ini. Akan tetapi, menurut data serupa, orang-orang masih belum sepenuhnya yakin akan tuntasnya setiap perkara besar tentang korupsi yang sedang berlangsung dan banyak diperbincangkan, seiring operasionalitas Jaksa Agung Muda bidang TindakPidana Khusus (Jampidsus).
Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan hasil survei ‘Kepatuhan Publik Terhadap Penyelenggaraan Institusi Negara dan Upaya Anti-Korupsi’ yang dijalankan oleh timnya menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung menduduki posisi tertinggi sebagai lembaga penegak hukum dengan predikat kepercayaan tertinggi dari kalangan publik. Survei mencatat angka kepercayaan sebesar 76%, termasuk kategori sangat percaya sebanyak 13,1% serta cukup percaya senilai 62%. Sementara itu, hanya ada 14,3% responden yang kurang yakin dan 1,3% lain merasa sepenuhnya enggan mempercayainya.
Harap diperhatikan, bahwa angka tersebut mencerminkan public trust (kepercayaan publik).
approval rating
(kepuasan publik).
Public trust
itu artinya,
trust
Terhadap organisasinya. Bukan prestasi individu satu persatu,” ujar Burhanuddin ketika melaporkan hasil survey IPI, di Jakarta, Selasa (27/5/2025). Kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung itu melebihi penilaian yang sama untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan juga Polri, serta Pengadilan, termasuk Mahkamah Agung (MA) sebagai badan lain dalam penerapan hukum.
Ini (tingkat kepercayaan tertinggi pada Kejagungan) bukanlah kabar baru; sekitar tiga sampai empat tahun belakangan, Kejaksaan Agung telah mencatat prestasi dengan merajali posisi yang dulunya diduduki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), entitas yang selama ini dikenal sebagai institusi penegak hukum nomor satu dalam mata masyarakat. Namun, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, KPK tak lagi menjadi rujukan utama bagi publik,” ungkap Burhanuddin. Meskipun demikian, meski Kejagungan belum jadi badan negera pilihan publik pertama, namanya tetap disebut-sebut karena pencapaian positifnya secara beruntun dalam skala kepercayaan publik. Ini bisa diartikan sebagai langkah maju untuk penyempurnaan sistem hukum nasional.
Menurut survei IPI, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjadi institusi paling dipercayai. Dengan angka sebesar 22,9% merasa sangat mempercayainya, serta 61,8% lainnya cukup mempercayainya, hanya 3% saja yang kurang percaya terhadap TNI. Menempati posisi kedua adalah Presiden dengan rasio kepercayaan publik mencapai 17,3% sangat mempercayanya, ditambah lagi 65,4% masyarakat cukup mendukungnya. “Sementara pada urutan ketiga ditempati oleh Kepanjangan dari Kejaksaan Agung dengan keseluruhan 76% orang berpendapat bahwa mereka dapat dipercaya, meskipun ada juga 14,3% yang tidak setuju, dan cuma 1,3% yang benar-benar enggan untuk memberikan trust,” ungkap Burhanuddin.
Di bawah Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menduduki peringkat tertinggi dalam hal kepercayaan publik dengan skor 75%, disusul oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencapai 74%. Menurut Burhanuddin, meskipun kedua institusi ini memperoleh dukungan besar dari masyarakat, tidak dapat dikatakan bahwa popularitas mereka berhubungan langsung dengan prestasi atau keputusan politik. Justru sebaliknya, menurut pendapat Burhanuddin, alasan utama untuk tingginya rasio kepercayaan adalah kurang adanya kontroversi atau kasus hukum yang mengarah pada kedua badan legislatif nasional itu. Kemudian datanglah Mahkamah Agung serta Pengadilan.
Menurut Burhanuddin, MA dan Pengadilan Sementara saat ini menghadapi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam survei terbaru, lanjut dia, MA memperoleh dukungan dari 73,1% responden. Sedangkan untuk Pengadilan mencapai angka sekitar 73%. “Kepercayaan publik pada Pengadilan telah berkurang. Sebelumnya, posisinya relatif baik. Namun akhir-akhir ini keyakinan publik terhadap Pengadilan merosot lantaran adanya beberapa kasus besar yang melibatkan hakim-hakim. Hal serupa juga dialami oleh MA; biasanya lembaga tersebut menduduki urutan empat dalam hal kepercayaan,” jelas Burhanuddin.
Tetapi kemungkinan besar hal itu terjadi karena beberapa kasus yang menyeret nama-nama dari dalam MA, sehingga menjadikan posisi MA tertinggal dibandingkan dengan DPD dan MPR. Meskipun langkah-langkah yang dilakukan DPD dan MPR belum optimal, namun mereka sukses menghindari skandal hukum, sehingga pandangan publik pun mulai bergeser secara positif,” lanjut Burhanuddin. Sementara itu, untuk lembaga seperti KPK, tingkat kepercayaan publik tetap anjlok sampai pada angka 12,7% bagi orang-orang yang benar-benar mendukung sepenuh hati, serta sekitar 59,9% rakyat masih setia padanya; walaupun demikian, ada pula 20% responden yang telah kehilangan keyakinannya.
Polri memperoleh angka 13,3% sebagai sangat dipercaya oleh masyarakat, sementara itu 59,9% lainnya dipersepsikan cukup dipercaya. Di sisi lain, tingkat ketidakerpercayaannya berada di kisaran 19,7%. Sedangkan DPR dan partai politik menempati posisi terakhir dalam urutan kepercayaan publik. Menurut survei IPI, indeks kepercayaan publik terhadap DPR mencapai sekitar 70%, sedangkan parpol mendapat skor 65,6%. Penelitian ini sendiri diselenggarakan dari tanggal 17 hingga 20 Mei tahun 2025 oleh Survei Indikator Politik Indonesia.
Survei tersebut mencakup 1.286 partisipan dari setiap daerah di Indonesia. “Partisipan merupakan penduduk Indonesia berumur 17 tahun dan lebih tua, atau mereka yang telah mengikat janji suci. Bahkan jika seseorang belum berusia 17 tahun namun sudah menjadi istri/suami, karena apabila telah menikah, meski umurnya kurang dari 17 tahun, individu tersebut memiliki hak untuk memilih,” jelas Burhanuddin pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025.
Menurutnya, survei yang ia jalankan sekarang memanfaatkan teknik double sampling. IPI berhasil mendapatkan tenset ribu partisipan melalui pendekatan tatap muka, kemudian melakukan pemilihan acak berdasarkan daftar nomor telepon, atau
handphone
Dari kalangan pemakaian perangkat komunikasi tersebut, dilaksanakanlah proses wawancara. Berdasarkan data responden yang telah diwawancarai, Burhanuddin menyatakan bahwa dirinyalah yang menjadi representatif bagi 83% total penduduk Indonesia. Menggunakan teknik ini, Burhanuddin memberikan jaminan bahwa hasil surveynya memiliki keyakinan sebesar 95%, dengan batas ketidakpastian mencapai 2,8%.
Keyakinan terhadap penyelesaian perkara korupsi
Burhanuddin menambahkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) rata-rata mencakup seluruh grup usia. Berdasarkan data dari survey serupa, diketahui pula bahwa generasi Z—yang merupakan individu yang dilahirkan antara tahun 1997 hingga 2012—memiliki keyakinan kuat terhadap Kejagung. Survei tersebut menyebutkan bahwa sekitar 83,1% dari generasi G ini mempunyai persepsi positif tentang Kejagung dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan lebih baik daripada Polri. Sementara itu, untuk kalangan milenials yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1981 dan 1996, presentasinya adalah 76,4%. Bahkan bagi generasi X —orang-orang berusia 1965 sampai 1980— dinyatakan ada sebesar 72,4% responden yang masih percaya kepada citra Kejagung saat ini.
Kelompok usia Baby Boomers, yaitu mereka yang lahir tahun 1964 atau lebih awal, seperti ditemukan oleh survei IPI, tetap menjunjung tinggi Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum yang dapat dipercaya dengan skor sebesar 68,8%. Dalam golongan orang tua ini, KPK juga mendapat dukungan signifikan dengan rasio setinggi 70,1%. Menurut Burhanuddin, popularitas Kejaksaan Agung tersebut tidak lepas dari perannya di Divisi Pidana Substansi (Jampidsus), bagian kunci dalam upaya memberantas korupsi. Beberapa kasus suap dan penyuapan besar-besaran yang mencakup individu-individu berpengaruh telah disampaikan kepada masyarakat secara luas, kemudian tersangkakan dan ditahan di penjara.
Namun, menurut Burhanddin, kehormatan KPK yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi masih belum pasti di mata publik. Ini berdasarkan hasil survei dari tim mereka mengenai kinerja KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi satu per satu yang sedang diproses oleh institusi tersebut. Misalnya, ia menyebutkan kasus suap mantan pejabat senior Mahkamah Agung (MA), yaitu ZR. Survei itu mencatat bahwa sebanyak 63,5% warga masyarakat telah mendengar tentang penyelesaian kasus tersebut.
Namun, menurut Burhanuddin, dari total responden yang menyadari tentang kasus ZR sebesar 45,9%, mayoritasnya meragukan kemampuan KPK dalam membongkar kasus hingga ke akarnya. “Diantara seluruh responden, cuma 42,7% saja yang yakin KPK dapat memecahkan kasus ini secara lengkap,” jelas Burhanuddin. Ia juga mencatatkan adanya 39,5% responden yang enggan berkeyakinan penuh pada upaya KPK. Menurut dia, hal itu memberikan umpan balik bagi institusi agar lebih peka akan tingkat keyakinan publik terkait dengan penyelesaian kasus saat ini, dimana situasinya masih belum pasti dan banyak orang yang ingin melihat perkembangan lebih lanjut.”
Demikian pula dalam insiden korupsi di PT Pertamina. Menurut Burhanuddin, 70,5% orang awam telah mendengar tentang kasus ini, yang sedang ditangani oleh Jampidsus. Namun, 36,2% dari mereka yang sadar akan kasus tersebut meragukan kemampuan KPK untuk membongkar semua aspek kasus korupsi tersebut sampai ke akarnya. Sedangkan berkaitan dengan skandal suap hakim yang berakhir dengan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Burhanuddin mencatat bahwa 36,4% responden tidak yakin KPK bisa menyelesaikan penyelidikan kasus tersebut secara menyeluruh.
“Menurut penjelasan lengkap dari survey ini, tidak hanya masalah yang terlihat pada permukaannya saja. Namun juga bisa menunjukkan dalang dibalik layar, pemain utamanya,” ungkap Burhanuddin.
e32k19