Berita  

Studi Tiru BLUD Jadi Langkah Nyata, Pemkab Gowa Percepat Peningkatan Layanan Kesehatan

Studi Tiru BLUD Jadi Langkah Nyata, Pemkab Gowa Percepat Peningkatan Layanan Kesehatan

Komitmen Pemkab Gowa dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan kunjungan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, drg Abd Haris Usman serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gowa ke Puskesmas Tamalate, Kota Makassar pada Jumat, 19 September 2025. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka studi tiru pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit layanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gowa menyampaikan bahwa kehadirannya bersama rombongan merupakan langkah konkret dalam melakukan transformasi layanan kesehatan di Kabupaten Gowa. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali praktik baik yang telah dijalankan oleh Puskesmas Tamalate sebagai BLUD yang sudah mapan.

“Kami datang bukan hanya untuk melihat, tapi belajar dan membawa pulang solusi. Di Gowa, kami akui masih banyak Puskesmas yang belum berstatus BLUD. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujar Darmawangsyah.

Ia juga menambahkan bahwa enam bulan pertama bersama Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menjadi masa evaluasi dan pencocokan arah program. Salah satu fokus utama adalah memperkuat layanan dasar masyarakat, terutama bidang kesehatan, yang menjadi kebutuhan paling mendasar.

“Pelayanan kesehatan di Gowa punya potensi besar, tapi ada hal-hal yang masih harus kita sempurnakan. Maka dari itu, kami ingin belajar tentang bagaimana sistem pengelolaan keuangan, tata kelola, serta perencanaan anggaran di Puskesmas Tamalate bisa membuat layanan kesehatan mereka lebih cepat, tepat dan responsif,” tambahnya.

Keuntungan Menjadi BLUD

Studi tiru ini merupakan upaya awal dalam proses menjadikan seluruh Puskesmas dan rumah sakit daerah di Gowa menjadi BLUD. Dengan status BLUD, unit layanan kesehatan tidak lagi terhambat oleh prosedur birokrasi panjang dalam memenuhi kebutuhan mendesak seperti pembelian obat, perbaikan fasilitas, maupun peningkatan kesejahteraan tenaga medis.

Puskesmas BLUD memiliki keunggulan dalam fleksibilitas pengelolaan keuangan, karena pendapatan dari layanan bisa langsung digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu layanan, tanpa menunggu prosedur anggaran yang kaku. Hal ini memungkinkan perbaikan layanan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Wakil Bupati Gowa berharap, seluruh kepala Puskesmas yang hadir dalam studi tiru ini tidak hanya menyimak, tetapi benar-benar menyerap dan menerapkan sistem tersebut di wilayah masing-masing.

“Tahun ini kami targetkan implementasi BLUD mulai berjalan di Gowa. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kesehatan masyarakat adalah prioritas. Kami ingin masyarakat Gowa mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, layak dan profesional,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Darmawangsyah Muin juga menyampaikan harapan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dapat bekerja secara maksimal dalam proses transformasi ini.

“Kami minta bimbingan dari rekan-rekan di Puskesmas Tamalate agar Gowa bisa segera menyusul. Yang terpenting bukan hanya status BLUD-nya, tapi bagaimana implementasinya benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Tanggapan dari Puskesmas Tamalate

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Ahmad Asy’Arie mengaku merasa bangga dan senang atas kunjungan Pemkab Gowa yang telah menjadikan Puskesmas Tamalate dan Puskesmas Barabaraya sebagai referensi terkait pembentukan BLUD.

“Semoga kedatangannya hari dapat menjadi acuan dalam pembentukan BLUD di Puskesmas yang ada di Kabupaten Gowa. Kami terbuka jikalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan baik lewat komunikasi jarak jauh atau jika ada yang ingin berkunjung ke tempat kami lagi untuk mempelajari lebih dalam,” katanya.

dr Ahmad juga menyampaikan jika BLUD selain tata kelola harus bagus, Puskesmas Tamalate juga menerapkan sistem core bisnis yang harus dipelajari. “Saya laporkan juga ke pak Wabup jika salah satu rapor Kepala Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu ada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Realisasi Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Inovasi Kepala Puskesmas,” tutupnya.