– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan mengenai banyaknya pandangan di media sosial yang menyebut bahwa profesi dosen dan guru tidak dihargai karena penghasilannya terlalu sedikit. Menurutnya, pendapat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan negara.
“Pada media sosial saya selalu menyampaikan bahwa menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani, Rabu (7/8)
Hal tersebut juga memicu pertanyaan mendasar baginya, apakah seluruh kesejahteraan dosen dan guru di negeri ini harus berasal dari keuangan negara, atau justru bisa turut melibatkan partisipasi masyarakat.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Apakah semua harus menjadi keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara rinci jenis partisipasi masyarakat yang dimaksudkannya. Namun, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut bahwa selalu dialokasikan 20 persen dari belanja negara khusus untuk pendidikan.
Selain itu, pada tahun 2025 ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 750 triliun. Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan, mulai dari madrasah hingga sekolah negeri dan swasta.
Bahkan, ketika membahas tentang guru, dana APBN khusus pendidikan ini juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru mulai dari tenaga honorer hingga profesor.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Atau para ahli di ruangan ini, peneliti dan institusi pendidikan tinggi yang juga sangat beragam,” ujar Sri Mulyani.
Mengutip dari materi presentasinya, alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 telah dialokasikan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa. Selanjutnya, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, serta Bantuan Operasional PTN (BOPTN) untuk 197 institusi.
Selanjutnya, diperuntukkan untuk beasiswa LPDP sekitar 36 ribu program gelar yang sedang berlangsung, Digitalisasi Pembelajaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS bagi 477.700 guru, Sertifikasi Guru untuk 666.900 guru, renovasi sekolah dengan 22 ribu proyek pembangunan atau perbaikan sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggulan hingga Sekolah Rakyat.
