.CO.ID – JAKARTA.Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons isu perubahan susunan kabinet yang kembali menjadi perbincangan.
AHY mengatakan bahwa perubahan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Pihaknya juga tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut terkait isu yang sedang ramai dibicarakan ini.
“Pastinya saya tidak ingin berkomentar di situ, yang jelas wewenang Presiden bersifat mutlak,” katanya di Istana Merdeka, Rabu (6/8).
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
AHY menyampaikan bahwa hingga saat ini, petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto tetap menginginkan para menterinya untuk fokus pada tugasnya.
Bahkan menurutnya, Presiden menghargai kinerja tim yang semakin kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam Kabinet Merah Putih.
“Tetapi ia menyampaikan bahwa sampai saat ini kita berada di jalur yang benar dan ada kemajuan nyata,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa kinerja para menteri juga memberikan hasil yang memuaskan, salah satunya adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mencapai 5,12%.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Ia juga menyatakan bahwa di bidang infrastruktur dan wilayah akan memantau berbagai aspek pembangunan prioritas presiden, termasuk dalam mencapai swasembada pangan, energi, serta peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
“Maka tidak boleh merasa puas,” katanya.
Diketahui, wacana perubahan kabinet semakin kuat setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya tidak berada dalam posisi oposisi maupun berkoalisi. Megawati menyebut bahwa partainya saat ini mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut mengarah pada kepentingan rakyat.
Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8). Megawati awalnya menyatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial.
“Saya menekankan satu hal yang sering disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi agar kamu ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial yang kita anut, tidak, tidak, tidak ada istilah oposisi dan koalisi,” ujar Megawati.
Megawati menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah sistem demokrasi yang bersifat kelompok berkuasa. Namun, ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan kekuasaan rakyat dan konstitusi.
“Maka itu, PDIP tidak menjadikan dirinya sebagai oposisi dan juga tidak hanya membangun konsorsium kekuasaan,” katanya.
“Kami adalah partai berideologi, yang berdiri di atas kebenaran, memihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, guna memastikan arah pembangunan nasional tetap berada dalam jalur konstitusi serta kepentingan rakyat banyak,” tambahnya.
