,
Jakarta
–
Simon Aloysius Mantiri kembali menjabat sebagai Direktur Utama PT
Pertamina
(Persero) setelah ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Penunjukan ini menandai periode kedua Simon memimpin Pertamina. Tahun lalu, ia menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.
RUPS Pertamina pada 10 Juni 2024 menunjuk Simon sebagai Komisaris Utama menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mundur pada Februari 2024 untuk mengikuti kampanye Pemilihan Presiden mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Simon dikenal sebagai sosok dekat Presiden Prabowo Subianto. Ia tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) serta menjabat sebagai Wakil Bendahara dan petinggi Partai Gerindra. Berdasarkan laman LinkedIn-nya, Simon pernah menjadi asisten pribadi CEO PT Nusantara Energy, perusahaan milik Prabowo yang membawahi 27 anak usaha di sektor tambang, kelapa sawit, dan perkebunan.
Selain menunjuk Simon, RUPS juga mengumumkan kinerja keuangan dan operasional Pertamina sepanjang 2024. Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar US$ 75,33 miliar (Rp 1.194 triliun), EBITDA senilai US$ 10,79 miliar (Rp 171,04 triliun), dan laba bersih US$ 3,13 miliar (Rp 49,54 triliun).
VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa produksi minyak dan gas Pertamina telah mencapai 1 juta barel setara minyak per hari. “Pertamina menjadi kontributor 69 persen minyak nasional dan 37 persen gas nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Fadjar juga menyebut Pertamina berkontribusi besar terhadap kebutuhan bahan bakar nasional. “Produksi BBM kilang Pertamina memenuhi 70 persen kebutuhan nasional. Kebutuhan avtur dan diesel bahkan 100 persen dipenuhi dari kilang domestik,” katanya.
Selama 2024, Pertamina menyumbang Rp 401,73 triliun kepada penerimaan negara dari pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, penyerapan produk dalam negeri mencapai Rp 415 triliun dan peningkatan produk domestik bruto sebesar Rp 702 triliun.
