Penulis adalah Ketua Dewan Penasihat DPD HKTI Provinsi Jawa Barat.
Sejak kampanye pemilihan presiden di awal tahun 2024, Prabowo Subianto telah sering menyuarakan pentingnya mencapai ketahanan pangan dalam negeri. Usai mendapat amanah serta tanggung jawab untuk memimpin negara kesayangannya, Presiden Prabowo masih setia dan bertekad kuat untuk mewujudkan self-sufficiency dalam sektor pertanian.
Kemerdekaan pangan mengartikan bahwa sebuah negara atau daerah memiliki kapabilitas untuk menyediakan makanan pokok warganya dengan mandiri tanpa harus mengimpor produk tersebut dari negeri lain. Kemerdekaan pangan melibatkan sejumlah elemen di antaranya yaitu otonomi dalam hal makanan, kelancaran pasokan bahan makanan secara cukup dan teratur, kesempatan yang sama bagi semua penghuni mendapatkan sumber nutrisi ini serta menjaga mutu gizinya agar tetap baik.
Memulai peran barunya sebagai Kepala Negara, Prabowo segera berusaha meningkatkan produksi padi guna mencapai kemandirian pangan. Di samping itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pada tahun 2025 mendatang, kita akan menghentikan impor beras. Untuk merealisasikannya, diperlukan persediaan beras milik pemerintah yang kuat dan terjamin.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengekspresikan kebangganya atas pencapaian luar biasa dalam pengambilan stok beras petani di sepanjang bulan April 2025. Menurutnya, jumlah total yang diserap secara nasional pada periode tersebut adalah puncak tertinggi dalam kurun waktu beberapa dekade. Hingga tanggal 28 April, sudah ada 950.000 ton yang berhasil ditangani. Dengan dua hari lagi hingga akhir bulan, diperkirakan akan melampaui angka satu juta ton. Ini berarti bahwa hanya dengan mempertimbangkan bulan April saja, hasil panennya telah melebihi satu juta ton.
Keberhasilan dalam penyerapan beras oleh Perum Bulog selama ini patut membuat Menteri Pertanian merasa bangga dan gembira. Apalagi mengingat bahwa Bung Amran adalah seorang pemimpin tertinggi negara yang sangat aktif di lapangan guna memantau secara langsung jalannya proses pengumpulan beras tersebut.
Untuk pihak pemerintahan, musim panen kali ini benar-benar menjadi titik kritis dalam meneruskan jalannya serta keputusan-keputusan terkait pengembangan sektor pertanian di masa mendatang. Selain itu, momen panen saat ini juga akan mengirim pesan bagi seluruh rakyat negeri kita tentang kesungguhan dari janji pemerintah untuk mengakhiri impor beras tersebut.
Keputusan untuk berhenti mengimpor padi, terutama bagi suatu negara yang telah lama memperlakukannya sebagaimana keperluan pokok, tentu saja membawa resiko yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin pengiriman beras bisa diakhiri, apabila stok nasional tak mencapai standar yang kuat? Stok tersebut baru bisa disebut stabil kalau ada peningkatan produksi padi yang amat signifikan.
Berdasarkan informasi dari pihak Pemerintah, lebih spesifik lagi pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Menteri Pertanian, tampaknya jumlah gabah yang telah diserap Perum Bulog pada bulan April ini diharapkan akan melampaui angka satu juta ton beras. Ini menunjukkan bahwa Perum Bulog berhasil mencapai sasarannya dalam hal penyerapan.
Penyerapan padi petani oleh Perum Bulog telah mencapai angka 1 juta ton setiap bulannya, menjadikan stok beras pemerintah hingga April 2025 melampaui batas 3 juta ton. Ini memberi keyakinan kepada seluruh rakyat bahwa keputusan untuk menghentikan impor beras dari beberapa negara mitra bukanlah tindakan tanpa pertimbangan matang atau hanya demi kedamaian diri sendiri saja.
Dengan stok padi milik Pemerintah yang mencukupi tersebut, jelas bahwa langkah impor beras sudah tak perlu dilakukan lagi. Apalagi jika hasil panen beras melimpah dan data bisa dipercaya, sebaiknya Pemerintah harus cepat-cepat mengubah strategi agar siap menjadi salah satu ekspor beras terkemuka di global.
Pertanyaannya yang menarik adalah: Mengapa pemerintah tampak begitu ragu untuk memberikan persetujuan, sementara Malaysia berencana membeli beras dari negara kita? Menteri Pertanian pun telah menjelaskan bahwa pada masa ini, Indonesia tidak berniat menerapkan kebijakan ekspor beras karena produksi beras oleh petani lokal masih diperuntukkan terlebih dahulu bagi keperluan domestik.
Jika kita memutuskan untuk tidak mengimpor beras, maka penting sekali untuk meningkatkan produksi padi hingga maksimal agar mencapai kemandirian pangan. Untuk itu, perlu diambil tindakan-tindakan tepat guna menjamin pertambahan hasil panen serta tingkat produktivitas sehingga bisa dipertahankan secara berkelanjutan sementara upaya mandiri dalam menyediakan beras berhasil dicapai.
Berdasar beberapa praktik di lapangan, strategi-strategi guna menjaga ketahanan padi nasional meliputi: Pertama, menambah hasil panen lokal padi, yaitu dengan peningkatan mutu biji, meneraplikan teknologi petani terbaru, serta merawat tanah secara baik. Kedua, menyempurnakan manajemen sumber daya air, termasuk mendirikan sistem drainase yang cukup dan menggunakan air dengan cerdas.
Ketiga, menaikkan standar para petani melalui pembinaan dan edukasi seputar teknologi perladangan terkini serta manajemen tanah secara optimal. Keempat, mereduce kerugian pasca panen dengan menyokong peningkatan infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan hasil panen. Kelima, mendorong tata kelola pertanian yang ramah lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan regulasi-regulasi yang mensupport praktek bertani jangka panjang dan menjaga ketahanan pangan lokal.
Berikut ini sejumlah poin mengenai rasa bangga Menteri Pertanian terhadap performa Kementerian Pertanian serta Perum Bulog yang telah menunjukkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban secara efektif. Produktivitas beras naik, stok beras milik Pemerintah jadi lebih stabil dan solid, sementara kondisi ekonomi para petani pun mulai memperlihatkan peningkatan positif.
Disclaimer:
Kolom adalah komitmen
Pikiran Rakyat
Memuat pandangan mengenai beragam topik. Artikel ini tidak merupakan hasil jurnalisme, tetapi pendapat personal sang penulis.
***
