news  

Sekolah Rakyat Kotim Kehilangan Minat! Ini Penyebab Orang Tua Enggan Kirim Anaknya

Sekolah Rakyat Kotim Kehilangan Minat! Ini Penyebab Orang Tua Enggan Kirim Anaknya

Perjalanan Sekolah Rakyat di Kotawaringin Timur

Sekolah Rakyat atau yang dikenal juga sebagai Sekolah Perintis di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini memasuki tahap baru. Setelah melalui proses perbaikan fasilitas yang cukup panjang, sekolah berbasis asrama ini akan segera memulai kegiatan belajar mengajar pada 17 Juli 2025 mendatang. Meski begitu, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal jumlah peserta.

Wakil Bupati Kotim, Irawati, menjelaskan bahwa program ini digagas bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan mengalami beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah pembagian rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD dan SLTA.

Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/

“Dulu hanya SLTA, tetapi kemudian Kemensos meminta agar juga dibuka untuk SD. Akhirnya kami membentuk dua rombel untuk SD dan dua rombel untuk SLTA, masing-masing maksimal 50 anak,” ujarnya.

Namun, tantangan terbesar muncul ketika mencari anak-anak SD yang bersedia tinggal di asrama. Banyak orang tua merasa berat melepaskan anak mereka, terutama yang masih kecil, untuk diasramakan.

“Hanya 10 anak SD yang bersedia. Bahkan di SLTA pun belum genap 50 anak. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kita atasi,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kotim juga harus menyesuaikan data calon peserta dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kemensos. Proses verifikasi ini wajib dilakukan agar bantuan dan fasilitas yang diberikan tepat sasaran.

“Kami wajib memastikan anak-anak yang direkrut benar-benar sesuai data. Jika tidak sesuai, bisa berujung teguran atau sanksi dari pusat,” tegas Irawati.

Meskipun target 50 siswa per jenjang belum tercapai, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program ini. Rekrutmen anak-anak dari kelompok masyarakat rentan tetap diupayakan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jika memang belum penuh, itulah kapasitas kita saat ini. Kami tetap berupaya agar Sekolah Rakyat bisa berjalan dan bermanfaat,” tuturnya.

Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkab juga menanti kedatangan guru-guru dari Kemensos. Namun, sambil menunggu, segala persiapan sudah dikebut agar proses belajar bisa segera dimulai.

“Kami ingin masyarakat tahu dan turut membantu menyosialisasikan. Semoga makin banyak yang mau bergabung demi masa depan anak-anak,” pungkasnya.