, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan doktrin sistem pertahanan semesta yang dirumuskan oleh Jenderal (Purn) AH Nasution masih cocok diterapkan di Indonesia.
“Doktrin ini masih sangat penting, karena dunia saat ini tidak hanya menuju perang konvensional, tetapi juga melibatkan perang politik, ekonomi, budaya, dan siber,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10) sebagai respons terhadap perayaan HUT ke-80 TNI.
Karena, menurutnya, sistem pertahanan nasional melibatkan seluruh masyarakat dan sumber daya negara dalam membangun kekuatan pertahanan.
“TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan utama, yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat yang terlatih dalam bela negara,” lanjut Said.
Ia menyatakan TNI dan Polri dalam perang nonkonvensional menghadapi keterbatasan, sehingga membutuhkan dukungan dari rakyat yang telah dilatih. “Para profesional yang ahli di bidang masing-masing, terhubung dengan kekuatan TNI dan Polri,” katanya.
Namun, menurutnya, pertahanan lama perlu diperhatikan ketika perang nonkonvensional menjadi tantangan di masa depan.
Dari sana, kata Said, kekuatan inti minimum atau minimum essential force (MEF) diperlukan sebagai alat verifikasi untuk menilai kesiapan TNI dalam bidang pertahanan.
DPR RI melalui Badan Anggaran, menurut Said, berkomitmen untuk mendukung kebutuhan anggaran TNI hingga mencapai MEF.
“Kami di Komisi Anggaran DPR selalu mendukung kebutuhan anggaran TNI guna mencapai MEF,” ujar Ketua Banggar DPR RI tersebut.
Terlebih lagi, Said menyadari bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Said merujuk pada laporan Defend Budget Rank 2025 yang dikeluarkan oleh Global Firepower, menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-29 negara dengan sistem pertahanan yang kuat di dunia. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan Singapura yang menempati posisi ke-26.
“Kami akan memperkuat kebutuhan anggaran pertahanan di masa depan, sesuai dengan upaya pemulihan keuangan negara,” katanya.
Selain anggaran, menurut Said, MEF TNI dapat terpenuhi melalui dukungan pengembangan organisasi, kemampuan industri militer, serta profesionalisme prajurit.
Ia menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI telah mendirikan enam Komando Daerah Militer baru.
“Selanjutnya, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial,” katanya.
Ia menyatakan bahwa wajib bagi anggota militer untuk profesional dalam menjalankan tugas agar MEF tercapai.
Said mengatakan bahwa profesionalitas TNI berarti prajurit tetap netral terhadap politik praktis, sedangkan masyarakat sipil tidak membawa militer ke dalam lingkaran politik.
Ia menyatakan bahwa profesionalisme TNI dapat dibentuk melalui penerapan sistem merit. Prestasi menjadi dasar dalam kenaikan pangkat.
“Profesional TNI juga berarti anggota TNI mampu menjalankan tugas pertahanan dengan kompeten,” katanya. (ast/jpnn)
