bali.
, JAKARTA – Departemen Perundang-Undangan (صندsPid
Kemenkum
Telah diselesaikan proses penyusunan peraturan menteri untuk Rencana Peraturan Menteri (RPermen) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No. 5 Tahun 2025.
Permen PKP No. 5 Tahun 2025 menetapkan jumlah penghasilan dan kualifikasi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), bersama dengan ketentuan kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah.
Menteri Kehakiman Supratman Andi Agtas
menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada 16 April 2025.
Kemenkum kemudian melakukan tahap harmonisasi dan diselesaikan dalam waktu satu hari.
Aturan itu sudah efektif sejak tanggal 22 April 2025.
“Surat yang telah diselesaikan dengan harmonisasi bernomor PPE.PP.01.05-1374 ditandai pada tanggal 17 April 2025, dan efektif mulai 22 April lalu,” jelas Menteri Kumham Supratman kepada pers hari Kamis (24/4).
Program Doktoral Universitas Muslim Indonesia mengatakan bahwa kelompok penyesuaian koordinat dipimpin oleh wakil-wakil dari Kemenkum, Kementerian PKP, BPS, BP Tapera, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, serta Bank Tabungan Negara (BTN).
Pada pertemuan kelompok kerja, ada tiga hal utama yang menjadi fokus diskusi.
Pertama, penyertaan “jumlah pendapatan” dalam judul RPermen tersebut.
Kedua, pembagian aturan tentang pendapatan MBR ke dalam bab terpisah.
Ketiga meliputi revisi terkait zona pembedaan area serta jumlah pendapatan individu.
“Hasil dari proses harmonisasi mengungkapkan ada tiga area utama dalam draf permendagri ini, yakni jumlah pendapatan MBR, standar MBR, serta ketentuan tentang kemudahan konstruksi dan penerimaan hunian untuk MBR,” jelas Menkum Supratman.
Menteri Ketenagakerjaan Supratman menginginkan bahwa dengan dikeluarkannya aturan ini akan membantu dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo yang bertujuan menciptakan tiga juta unit hunian.
Saya berharap aturan ini dapat menghidupkan kembali semangat untuk membangun tiga juta hunian bagi keluarga bertahan hidup yang memiliki penghasilan terbatas sesuai dengan program tersebut.
Presiden Prabowo
Lebih mudah untuk direalisasikan,” kata Menteri Supratman.
Harmonisasi adalah salah satu tugas Kemenkum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP).
harmonisasi merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam proses penyusunan regulasi.
harmonisasi bertujuan menyesuaikan isi draft regulasi dengan asas-asas Pancasila, UUD 1945, aturan di atasnya atau seimbang, bersama keputusan pengadilan dan metode pembuatan regulasi tersebut.
Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menggarisbawahi komitmennya untuk bekerja sama secara efektif dengan pemerintah daerah dalam rangka merumuskan kembali dan menyelaraskannya menjadi peraturan daerah yang baru.
Targetnya adalah menciptakan aturan hukum bermutu serta memberi keuntungan kepada publik.
(jpnn)
