Ketua Umum Partai Hijau, Roy Murtadho, mengekspresikan ketidaksenangannya kepada PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama karena telah sepakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tambang.
Orang yang biasa dipanggil Gus Roy tersebut menjelaskan bahwa manajemen tambang berlawanan dengan kesimpulan Muktamar NU yang menegaskan bahwa perubahan fungsi lahan untuk keperluan non-produktif dianggap haram.
Menurut Roy, izin penambangan tersebut merupakan usaha dari pemerintahan untuk memperkuat posisinya sendiri. Melibatkan organisasi sipil seperti NU di dalamnya bertujuan agar mereka tidak berubah menjadi lawan politik.
Saya merasa bahwa NU malah menjauh dari tujuan-tujuannya dalam mewujudkan keadilan dan penerapan Islam.
rahmatan alamin
Ini terjadi saat masa kepemimpinan Gus Yahya. Meskipun saya sangat menghormati beliau, tindakan Nahdlatul Ulama pada waktu itu cukup Ironis. Sebab,
tagline-
Ya, NU tersebut bertujuan untuk ‘menjaga alam semesta dan menciptakan peradaban’. Akan tetapi, pertambangan tentu saja sulit dipadukan dengannya.
tagline
‘Memelihara alam’. Justru tambang tersebut merusak alam,’ ujar Roy kepada
Tirto
, sebagaimana dilaporkan pada hari Rabu (26/3/2025).
Di samping itu, Gus Roy juga menekankan kepentingan partisipasi pemuda dalam upaya pelestarian alam. Karena itu, diperlukan pembelajaran tentang politik bagi mereka agar dapat meningkatkan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab tersebut.
Berdasarkan pemimpin partai yang berfokus pada masalah lingkungan ini, ketidakadilan lingkungan yang dialami masyarakat sering kali diperparah oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya tindak balas, bisa lewat jalur pemilihan umum atau pun demonstrasi langsung di jalan.
Berikut obrolan
Tirto
bersama Roy Murtadho dalam acara iniar
For Your Politic
.
Kapan Partai Hijau didirikan secara resmi?
Baru saja dideklarasikan pada tahun 2012. Ini berarti prosesnya telah dimulai cukup waktu yang lama. Namun, aktivitas strategis dalam ranah politik benar-benar baru dimulakan belakangan ini. Tahun 2020 menjadi titik balik saat teman-teman semakin menyadari kepentingannya untuk merevitalisasi partai tersebut seperti yang pernah saya umumkan. Mengapa demikian? Di tahun 2019, sekali lagi pemenang pemilihan tetaplah para elit ekonomi dan kuasa. Sehingga akhirnya kita rasa harus mempercepat langkah guna mendobrak gerbang aktifitas organisasional dari partai ini agar bisa lebih efektif.
Apakah Partai Hijau bakal berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum tahun 2029?
Semoga saja demikian. Namun, kita belum bisa memastikan sepenuhnya. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan kongres yang istimewa ini. Pada kesempatan tersebutlah, saya terpilih sebagai ketua karena sebelumnya organisasi dijalankan oleh sebuah tim pemimpin kolektif. Selain itu, sistem politik di Indonesia tidak mendukung struktur kepemimpinan seperti itu. Sebab itu, diperlukan adanya posisi ketua, sekretaris, dan bendahara.
Mengapa Partai Hijau baru terbentuk pada tahun 2020?
Partai Hijau pernah mengalami masa tidak aktif lantaran pada awalnya setiap anggota lebih fokus pada dirinya masing-masing saat itu. Selain itu, belum adanya dorongan atau seperti kewajiban etis yang menegaskan bahwa kami tak hanya puas menjadi opositor dalam masyarakat.
Apa yang terdapat saat itu hanyalah oposisi sosial, tidak ada oposisi politik. Jika memang ada, berasal dari kelompok konservatif.
Alasannya yang ketiga, pada masa itu situasinya masih tampak tenang. Setelah Joko Widodo dipilih sebagai presiden dalam pemilihan tahun 2014 dan kemudian dipilih kembali pada 2019, tindakan-tindakan otoriter mulai meningkat dan jauh dari tujuan demokratis. Sebagai contoh, pengekangan atas hak-hak dasar warga menjadi lebih keras. Barulah seiring berjalannya waktu gentingnya masalah tersebut nampak.
Bagaimana menurut Anda, seberapa pentingkah kampanye lingkungan ikut berpolitik?
Ini sangat krusial. Jika kita tetap berada di tepi, kita tidak akan mampu untuk mengambil keputusan tentang peraturan atau kebijakan.
Hal yang paling sulit adalah bahwa hukum tentang sistem partai dan politik membatasi pertumbuhan partai-partai alternatif. Namun demikian, baik suka maupun tidak, gerakan lingkungan tetap menjadi hal yang krusial dan perlu terlibat dalam bidang politik. Sebab, kita sangat membutuhkan opini atau pandangan lain di ranah politik.
Bagaimakan pikiranmu tentang kondisi negeri ini di masa depan, kira-kira 5 sampai 10 tahun lagi?
Saya tidak ingin bersikap pesimis, tetapi justru selalu berpandangan positif. Walaupun tindakan pemberontakan saat ini tampak kecil, namun sangat penting untuk dihimpun. Perlu mengumpulkannya dan membangun semangat mereka.
Kemarin, saya mendapat berita dari kawan-kawan saya yang ada di Korea Selatan. Bahkan ketika suhunya mencapai minus 10 derajat, mereka tetap gigih melanjutkan unjuk rasa dengan gelombang demo setelahdemo. Sedangkan perlawanan kita hanya bertahan satu dua hari saja.
Namun, saya tidak mengkritik para remaja itu. Saya juga tidak menyalakan percobaan yang dilakukan oleh mereka tersebut.
appreciate
Benar untuk mereka, bahkan sebenarnya cukup tersentuh. Seharusnya, pasca Reformasi, generasi mereka telah merasakan buah dari perjuangan tersebut. Namun, ternyata kita malah mengalami kemunduran. Lebih parah lagi, saat ini melalui revisi UU TNI, kita ingin dikembalikan ke era Orde Baru.
Menurut saya, kunci dari transformasi ada pada pemuda. Namun, hal ini tidak hanya terbatas pada masa remaja atau ketika mereka masih mahasiswa. Perubahan tersebut harus dikembangkan lebih lanjut hingga menjadi suatu wujud nyata.
popular movement
sehingga semua orang terlibat.
Mengapa penelitian tentang Islam kurang banyak menyinggung masalah eksploitasi lingkungan?
Sebab, Islam pun mendapat campur tangan dari pemerintah. Campuran tangan pemerintah dalam masalah-masalah terkait Islam dapat membawa bahaya. Menurut pengamatan saya, saat ini kita khawatir jika bicara tentang Palestina, kita akan disebut sebagai orang yang konservatif atau anti-Semit.
Seringkali saya jelaskan kepada teman-teman di Nahdlatul Ulama (NU) atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bahwa organisasi tersebut harus berfungsi sebagai wadah bagi anggotanya mayoritas dari kalangan menengah sampai kurang mampu. Saat ada keputusan pemerintahan yang tidak memberi manfaat, dampak negatifnya dirasakan oleh kita semua, yaitu mereka yang termasuk dalam golongan menengah ke bawah. Karena alasan itulah, penting agar kita berani menyuarakan ketidakpuasan dengan sistem saat ini yang memiliki masalah.
Jika diperlukan, kita harus menjadi oposisi sosial yang kuat dan menjalankan tugas sebagai pengawas etis. Sebaiknya bukan ikut serta dalam keuntungan pemerintahan tersebut. Menjadi kritikal terhadap pemerintah adalah hal yang penting. Namun, merusak struktur negara sama sekali tidak dibenarkan. Oleh karena itu, UUD 1945 dan Pancasila seharusnya tak dimodifikasi. Selain itu, mereka yang mencela keputusan pemerintah tidak boleh disebut-sebut sebagai lawan bangsa.
Apa pendapat Anda tentang memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan berbasis agama, terutama organisasi Islam?
Saya hanya berbicara mengenai konteks NU. Menurut saya, pemerintah ingin menggunakan agama sebagai dasar untuk membenarkan kebutuhan mereka. Ini sudah jelas. Mereka berharap mendapatkan dukungan moral dari organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan.
Dengan memberikan izin untuk mengelola tambang, pemerintah pada dasarnya ingin mendukung atau menjatuhkan reputasi setiap entitas yang memiliki potensi sebagai lawan politik agar tidak lagi bertindak demikian.
Hal yang paling berbahaya terjadi di NU membuat saya sering merasa sedih sampai mengucurkan air mata. Oleh sebab itu, keputusan Muktamar NU benar-benar progresif. Sebagai contoh, mereka menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan pertanian produktif menjadi non-produktif dilarang dalam agama.
Terkait pertambangan batubara, NU mendukung adanya peralihan energi yang adil selama Musyawarah Nasional Alim Ulama, sepertinya di Banjar. Saya bersama teman-teman dari jaringan juga turut serta menyusun ide tersebut.
Dengan mendapatkan izin untuk mengelola tambang tersebut, NU seolah-olah telah melupakan semua pencapaian positif yang mereka raih. Saya jujur saja sedikit berharap hal ini tidak terjadi. Bagi saya sebagai salah satu anggota generasi muda NU, rasanya sangat mengecewakan.
Saya melihat NU malah mengabaikan tujuan-tujuannya dalam mewujudkan keadilan dan penerapan Islam.
rahmatan alamin
Ini terjadi saat masa kepemimpinan Gus Yahya. Meskipun saya sangat menghormati beliau, tindakan NU pada waktu itu merupakan suatu paradoks. Sebab,
tagline-
Ya, Nahdlatul Ulama atau NU memiliki misi “merawat jagat, membangun peradaban”. Tetapi, pertambangan tidak akan sesuai dalam konteks ini.
tagline
“Merawat alam.” Justru tambang yang menghancurkannya.
Penggalian tambang yang melekat sering kali membawa ketimpangan. Bagaimana peran ormas Islam di dalam hal ini?
Sekarang orang menjadi sangat cemas. Bayangkan saja, sebelum NU mendapatkan tambang, pemerintahan yang didukung oleh para pemegang kapital telah menggunakan narasi agama dalam setiap konflik sosial, ekologi, pertanian, dan lingkungan. Mereka menggalakkan dukungan dari figur-figur berpengaruh dalam urusan keagamaan di wilayah tersebut.
Saya cemas. Bisa jadi kredibilitas para ulama terkikis karena perilaku mereka sendiri. Di wilayah Tumpang Pitu, Jawa Timur, warga yang melawan penambangan emas dijek sebagai anti-agama atau disalahkan sebagai PKI tanpa Tuhan. Sedangkan pemuka-pemukanya pun dekat dengan perusahaan pertambangan tersebut.
Apa pendapat Anda tentang penyetujuan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia?
Sebenarnya saya malah merasa prihatin terhadap tentara Indonesia. Tanggung jawab mereka sebagai tentara tersebut
guardian of the state,
pelindung negeri. Mereka seharusnya siap berjuang sebagai tentara profesional yang tunduk pada otoritas sipil.
Semakin ia ditekan agar terlibat dalam urusan sipil, malahan mereka menjadi kurang professional.
Pada masa lalu, Sukarno pernah berkata bahwa angkatan bersenjata dilarang terlibat dalam urusan politik. Namun, alasan-alasan tertentu sering kali dipakai agar militer bisa mencampuri bidang non-militer tersebut. Saat ini, argumennya adalah adanya keperluan serta jumlah purnawirawan yang tinggi di kalangan jenderal.
Surplus jenderal itu urusan internal TNI. Jangan kemudian demokrasinya yang dikorbankan. Saya dan kita semuanya tidak pernah percaya bahwa negara yang diurus oleh tentara itu bakal menjadi negara makmur, maju, dan adil.
Jika hal tersebut dibiarkan berlangsung, demokrasi kita akan terlihat sangat redup dalam waktu sepuluh tahun. Meskipun masyarakat diizinkan untuk berkomentar, mereka tetap menghadapi represali atau perlu bertindak dengan hati-hati. Sebelum revisi Undang-Undang dilakukan, telah banyak pihak yang dituntut hanya karena menyuarakan pendapat mereka.
Hal yang paling tidak beruntungnya adalah adanya penyimpangan logika saat memperbarui UU TNI. Saat ini, pemerintahan ingin menyesuaikan praktek-praktek yang telah ada lewat peraturan hukum tersebut. Dengan kata lain, kekeliruan telah dilakukan sebelum akhirnya disahkan oleh undang-undang.
Contohnya paling jelas adalah Mayor Teddy. Ia menjabat sebagai pejabat sipil meskipun semestinya dilarang melakukan itu. Umat Islam dan Kristen serta tokoh-tokoh agama lain mestinya merasa prihatin dalam hati mereka. Seharusnya mereka membuat pengumuman untuk secara tegas mencela perilaku demikian, namun tampaknya tak ada respons berarti dari para pemuka agama ini. Bagiku, situasinya sungguh memprihatinkan.
Bagaimana menurut Anda tentang pengaruh tersebut terhadap sistem demokrasi kita?
Kembali lagi, saat ini individu tersebut makin ragu-ragu dalam menyuarakan pandangan mereka, sementara tindak pidana terhadap mereka bertambah setiap tahun. Ini mencerminkan adanya kemunduran dalam sistem demokrasi.
Tanpa adanya demokrasi saat institusi tak bisa dikritisi. Sebab, setiap wewenang baik dari agama maupun pemerintahan seharusnya tetap dapat dikritik.
Kini, justru masyarakat mengkritik pemilih Capres 02 tentang keadaan yang sedang berlangsung di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?
Peristiwa serupa-salah-menyalahkan tersebut timbul lantaran kurangnya pembelajaran politik dalam masyarakat sejak Reformasi tahun 1998 di Indonesia. Memang ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat bagi kita semua untuk mendidik publik.
Mereka sebenarnya terpilih lantaran disusun sedemikian rupa. Walaupun kita menentukan pilihan dengan kebijakan sendiri, namun pemahaman kita telah diatur oleh berbagai faktor. Inilah hal yang perlu dituntaskan. Bagaimana cara melakukannya? Saat ini saya masih mencari jawabnya. Namun satu yang jelas yaitu solusi tersebut harus dicapai bersama-sama.
Harus kita pahami bahwa kekacauan tersebut menguntungkan para pemegang kapital, borjuis, serta kelompok oligarki.
Kemudian, bagaimana menurut Anda tentang perubahan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia?
Sama halnya dengan UU TNI. Persaingannya terjadi di kalangan elit mereka saja.
Bagaimana menurut Anda tentang peran kelompok Islam saat ini dan apa yang harus mereka lakukan?
Pertanyaan ini sangat menarik. Muslim adalah kelompok dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Menurut saya, mereka seharusnya berperan sebagai pemimpin utama dalam hal ini dan menjadi pelopor untuk perubahan.
Kelompok Islam tersebut masih fokus pada diskusi tentang moderasi agama, namun hal itu tidaklah mencukupi. Perlu adanya perubahan yang lebih signifikan.
Di wilayah Amerika Latin, umat Katolik menjadi tokoh utama dalam gerakan teologi pembebasan. Hal ini dimulai saat daerah tersebut menjadi laboratorium bagi implementasi berbagai kebijakan neoliberales. Dalam konteks itu, mereka mempertanyakan dan merenungkan keyakinannya sesuai dengan realitas masyarakat yang terzalimi, diperlakukan tidak adil, serta lingkungan alam dan tempat tinggal mereka rusak parah.
Pada intinya, teologi pembebasan bertujuan untuk mengubah agama agar tidak sekadar bersifat abstrak, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek materiil yang dialami oleh masyarakat.
Ulama, guru ngaji, serta para kiai harus dibawa untuk meninggalkan pondok pesantren dan menyaksikan realitas masalah sebenarnya. Masalah apa yang dijumpai umat saat ini? Bagaimana kondisi ketidakseimbangan tersebut?
Allah menyukuri perilaku orang-orang saleh dan justru menolak tindakan para pengerusi kekacauan. Dalam hal ini, oligarki menghancurkan lingkungan tempat tinggal, menebang hutan mereka tanpa belas kasihan. Sebagai contoh, Merauke telah dialihfungsikan secara drastis.
food estate
Untuk keuntungan siapa itu?
Para ulama perlu mengevaluasi hal tersebut dengan cara merenungi pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat, bukannya hanya terpaku pada pentas-pentas formal. Sejauh ini, hanyalah membuat panggung, mendapatkan bayaran, dan melakukan ritual tanpa ada dampak nyata. Saya tidak bermaksud menyebutnya sebagai tindakan buruk, tetapi memang belum memberi kontribusi apapun.
Uang ratusan juta hilang hanya untuk acara pesta. Sesekali, hal itu malah membuat tempat menjadi berantakan. Lantas, bagaimana dengan masyarakat yang terdidik? Ternyata tidak juga.
Kini, para pemuka agama seperti ustadz, habib, gus, kiai, atau apapun mereka, perlu mampu memandangi kondisi yang dihadapi umat dengan sikap netral dan siap untuk bertindak bersama-sama dengan umat tersebut.
Apakah agama Islam memiliki sumber daya untuk melawan militerisasi dan pemerintahan otoriter?
Betul tentu saja. Otoritarianisme sudah dibantah sejak masa Nabi Muhammad. Malahan, Nabi Muhammad menentang semua bentuk alat penindasan dan ketidakadilan.
Saya mempelajari salah satu karyanya Toha Hussein berjudul Fitnah Besar. Pada bagian pembuka buku tersebut, ulama asal Mesir ini menyampaikan bahwa misi utama Rasulullah yaitu menentang golongan yang saat ini dikenal sebagai oligarki. Baginda nabi bersatu melawan elit yang melakukan tindakan kejam dan tidak bermoral. Dasar keyakinan umat Muslim sangat erat hubungannya dengan penolakan atas ketidakefektifan sistem.
Keadilan menurut agama Islam diterapkan dari lingkup pribadi hingga ke ranah publik. Konsep ini mencakup aspek-aspek seperti keluarga inti, pernikahan antara suami dan istri, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan negeri atau negara.
Bagaimana sebaiknya masyarakat Muslim bekerja sama dengan gerakan-gerakan kritis yang lain?
Menurut pendapatku, pertanyaanmu itu lebih ke arah nasehat atau pedoman dalam bidang politik. Aku telah beberapa kali merasakannya dan aku merupakan bagian dari para pelaku tersebut. Banyak di antara sahabat-sahabat ku pun sama-sama berusaha menghubungkan komunitas agama dengan grup kritis yang lain.
Sebagai contoh, saya membuat inisiatif untuk membahas tentang penambangan batubara. Sebelum pemberian tambang kepada NU, saya menyelenggarakan pertemuan dengan Lakpesdam PBNU terlebih dahulu. Selain itu, saya juga mengundang teman-teman dari Greenpeace dan Walhi dalam diskusi ini. Untuk setiap kasus sengketa lahan yang muncul, kami secara konsisten meminta pendapat dari PBNU.
Lakpesdam NU mendukung kita, tetapi upaya tersebut memiliki pengaruh yang cukup terbatas akibat posisi politik mereka yang belum definitif. Di konteks ini, politik merujuk pada tindakan moral untuk dengan tangguh menempati posisi bersama masyarakat dan alam sekitar.
Sebaliknya, terkadang PBNU malah mengambil posisi yang berbeda. Sebagai contoh, dalam insiden Rempang, mereka cenderung mendukung investasi. Kasus serupa pun terjadi di Wadas, hal ini sungguh menyayangkan bagi kami.
Akhirnya teman-teman memutuskan untuk mengambil jalannya masing-masing. Namun, bukankah berarti mereka meninggalkan organisasi keagamaan? Tentu tidak demikian halnya. Lagipula, bukan berati seluruh kelompok keagamaan mendukung para pemilik modal, kan? Saya melihat banyak pengurus Nahdlatul Ulama di wilayah-wilayah juga merasakan ketidaknyamanan ini. Yang menjadi sorotan hanyalah orang-orang di pusat.
Keresahan tersebut tetap ada di antara anggota Nahdlatul Ulama di wilayah-wilayah tertentu. Mereka terus menjaga solidaritas mereka. Oleh karena itu, tantangannya sebenarnya terletak pada para pengambil keputusan dalam struktur organisasi ini. Apabila gerakan pionir tidak memiliki visi yang maju dan mendukung keadilan sosial serta ekologi, maka tentunya perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut akan sangat sulit dilakukan.
Apakah Anda yakin bahwa Indonesia tidak akan kembali ke era Orde Baru?
Saya senantiasa positif. Formula saya
semua hal di dunia ini mungkin dan selalu mungkin
Faktanya, dahulu kala orang berniat untuk membebaskan Indonesia. Hal ini kemudian dilestarikan bagi generasi berikutnya.
Utopia lah yang mengarahkan kami. Al-Quran mendorong kita untuk menggunakan ketahanan diri dan shalat sebagai pedoman kehidupan. Pedoman saya ialah kesabaranku sendiri. Kesabaran menjadi landasanku. Tidak ada yang langsung berhasil atau sukses dengan mudah.
Sudah hampir dua dekade saya berpartisipasi dalam isu-isu sosial ataupun gerakan kemasyarakatan, namun belum ada banyak perkembangan signifikan. Hal ini patut untuk diakui. Bisa jadi pendekatan atau metode yang kami gunakan selama ini kurang tepat.
Setelah reformasi, kita tidak memiliki apapun tersebut.
roadmap
Setelah menempatkan Pesanan Baru, kita masih belum sampai ke titik tersebut dalam urusan pemerintahan. Saat Soeharto tersungkur, tidak ada orang yang siap untuk memimpin.
Saya bahkan sempat membayangkan ketika nanti kita perlu menentukan
roadmap
Itu. Jenis pembangunan seperti apakah yang akan kita laksanakan? Dunia seperti apakah yang akan kita ciptakan?
Saya yakin terhadap tugas-tugas kita hari ini. Kami perlu menerapkan pembelajaran politik dari tenggat waktu sedang hingga jauh ke depan agar dapat mempersiapkan para pemimpin masa depan kami.
Jenis pendidikan politik apakah yang harus dipersiapkan untuk Generasi Z atau Generasi Alpha agar demokrasi di Indonesia terus meningkat kualitasnya?
Saya merasa gembira ketika berpartisipasi dalam serangkaian gerakan Reformasi yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Aksi tersebut membuat saya tersentuh hatinya. Para pemuda ini sebenarnya menjadi korban dari segala macam keputusan yang diambil oleh kelompok elit.
Beberapa dari mereka yang berpartisipasi merupakan siswa STM. Siswa-siswa tersebut dirancang untuk bekerja di bidang-bidang industri. Meski memiliki kesadaran politik, masih perlu peningkatan ke arah pemikiran politik lebih lanjut bagi mereka.
Sepertinya di masa revolusi, banyak pemuda turut serta. Meskipun mereka mungkin belum memahami konsep kolonialisme atau imperialisme, namun mereka menyadar adanya ketidakadilan.
Oleh karena itu sangat tidak adil jika mereka dihakimi atau diejek demikian saja. Inilah alasan mengapa tingkat kepedulian politik mereka perlu dinaikkan menjadi orientasi politis. Tak perlu konsep politik yang rumit. Yang terpenting adalah mereka bisa memahami esensi dari persoalan tersebut serta tahu cara meresponsnya dengan tepat.
Menurut pandangan saya, pembelajaran tentang politik dapat dilakukan melalui agama. Metode pengajaran via agama adalah cara termudah untuk diserap.
Sebagai contoh dengan menerapkan konsep amal saleh. Makna dari amal saleh sering dikurangi menjadi hanya mengikuti ibadah dzikr di mesjid atau sholat di mesjid saja. Namun, sebenarnya amal saleh mencakup melakukan kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Ini juga termasuk mempelajari kondisi yang ada saat ini.
Dengan proses pembelajaran ini, kita mengerti bahwa tindakan kekerasan oleh aparat telah berulang kali terjadi. Sejak peristiwo tahun 1965 hingga saat ini disebabkan oleh adanya ketidaktuntutan hukum. Ternyata, hal serupa juga terjadi di Timor Leste, Aceh, serta Papua; kondisi tersebut masih berlanjut sampai hari ini. Mari kita campur tangan untuk menyelesaikan masalah ini.
Malahan, saat ini aku memberikan pelajaran tentang ilmu politik kepada teman-temanku diJurusan Tafsir Hadits dan Jurusan Fiqh. Meskipun mereka memiliki wawasan agama yang sangat luas dan moderat, namun pemahaman mengenai bidang politik perlu diperdalam lagi.
