Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja bersama para pensiunan PT Pos Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara serta Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (3/6).
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSP Said Iqbal mengatakan, massa aksi akan mencapai sekitar 3.000 orang yang berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek. Sebagian besar massa aksi merupakan pekerja mitra dan para pensiunan yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil oleh PT Pos Indonesia dan kebijakan pemerintah.
Said Iqbal menuturkan, ada tiga tuntutan utama dalam aksi yang akan digelar pekan depan itu.
Pertama
, ribuan pensiunan PT Pos menuntut agar penghapusan tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka dibatalkan.
“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk penghinaan terhadap jasa para pensiunan,” Kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (30/5).
Kedua
, massa aksi meminta penghapusan sistem kemitraan di PT Pos Indonesia. Ia menyebut, sistem kemitraan dinilai hanya menjadi kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja.
Para buruh menuntut agar seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap. Ia mengatakan, sistem kemitraan hanyalah bentuk baru perbudakan modern “Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” katanya.
Tuntutan
ketiga
, massa aksi mendesak pemerintah untuk menghentikan sistem
outsourcing
yang dinilai merugikan pekerja, serta menolak sistem Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.
Tuntutan penghapusan
outsourcing
ini, menurut dia, selaras dengan janji Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya saat May Day 1 Mei lalu.
