Ribuan Orang Demonstrasi, Minta PM Thailand Mundur di Tengah Kekacauan Perbatasan

,

JAKARTA – Ribuan warga
Thailand
melakukan protes di Bangkok pada Sabtu (28/6/2025), meminta Perdana Menteri
Paetongtarn Shinawatra
untuk mundur di tengah konflik perbatasan dengan negara tetangga
Kamboja
.

Dilansir Reuters pada Minggu (29/6/2025), dalam unjuk rasa terbesar sejak partai Pheu Thai berkuasa pada 2023, massa menerjang hujan monsun lebat untuk berdemonstrasi menentang Paetongtarn, yang juga berjuang untuk memulihkan ekonomi yang sedang terpuruk dan menjaga koalisi yang rapuh tetap bersatu menjelang kemungkinan mosi tidak percaya bulan depan.

“Dia harus mundur karena dialah masalahnya,” kata Parnthep Pourpongpan, salah satu pemimpin protes.

Perselisihan terbaru dimulai dengan pertikaian antara Thailand dan Kamboja atas sepetak wilayah perbatasan yang disengketakan pada Mei 2025.

Kelompok nasionalis Thailand menyerukan agar Paetongtarn mundur setelah dia mengkritik seorang komandan tentara Thailand dan tunduk kepada mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, dalam panggilan telepon yang bocor dengannya.

Kritik publik terhadap tentara adalah sebuah peringatan di negara, di mana militer memiliki pengaruh yang signifikan. Paetongtarn meminta maaf atas komentarnya setelah panggilan telepon tersebut.

Parnthep, pemimpin protes, mengatakan banyak orang Thailand merasa perdana menteri dan ayahnya yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, dimanipulasi oleh Hun Sen, mantan sekutu keluarga yang telah menentang mereka.

Para demonstran memblokir persimpangan jalan yang ramai di Monumen Kemenangan, sebuah tugu peringatan perang, kerumunan orang termasuk banyak orang tua melambaikan bendera yang bertuliskan tiga warna nasional Thailand.

“Ung Ing, keluar,” kerumunan itu sesekali berteriak serempak, memanggil perdana menteri dengan nama panggilannya.

Thapanawat Aramroong, salah seorang demonstran, mengatakan komentar Paetongtarn tentang komandan militer dan keinginannya untuk menyenangkan Hun Sen tidak dapat diterima.

Demonstrasi tersebut diselenggarakan oleh United Force of the Land, sebuah koalisi yang sebagian besar terdiri dari aktivis nasionalis yang telah berunjuk rasa melawan pemerintahan lain yang didukung Shinawatra selama dua dekade terakhir.

Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan di hadapan massa, kelompok tersebut mengatakan “cabang eksekutif” dan parlemen tidak bekerja demi kepentingan demokrasi dan monarki konstitusional. Mereka menyatakan mitra koalisi yang tersisa harus segera mengundurkan diri.