KABAR PRIANGAN
– Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menegaskan, kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu memahami dinamika geopolitik serta kebijakan nasional, termasuk visi dan misi Presiden, agar kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Lodewijk saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa, 24 Juni 2025).
Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara sinergis, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Untuk mendukung hal tersebut, Kemenko Polkam membentuk sembilan desk koordinasi dan satu satuan tugas. Di antaranya adalah Desk Pilkada Serentak, Desk Penerimaan Devisa, Desk Perlindungan Pekerja Migran, Desk Penanggulangan Karhutla, serta Desk Pemberantasan Narkoba.
Selain itu, ada juga desk yang fokus pada pencegahan korupsi, penyelundupan, perjudian daring, keamanan siber dan perlindungan data. Sementara itu, Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme dibentuk untuk menjaga stabilitas keamanan.
Lodewijk berharap dengan kebijakan terpadu ini, iklim investasi di daerah dapat meningkat dan berujung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menjamin Akses Keadilan
Senada dengan itu, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, mengingatkan, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah daerah, termasuk peraturan daerah, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Otto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap isu HAM, yang dibuktikan dengan pembentukan Kementerian HAM secara terpisah dalam struktur Kabinet Merah Putih.
Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin akses keadilan dan perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Keadilan yang sejati harus dapat dirasakan masyarakat. Maka dari itu, seluruh kebijakan daerah wajib berperspektif HAM,” tandas Otto.***
