Tanggapan Menteri Koordinator Infrastruktur terhadap Penolakan Truk ODOL
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan respons terhadap protes yang dilakukan oleh para sopir truk terkait pemberlakuan kebijakan zero Over Dimension and Over Loading (ODOL). Aksi penolakan ini berlangsung di beberapa titik, termasuk di Kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Support kami, ada hadiah spesial untuk anda.
Klik di sini: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Alasan Pemerintah Memperketat Aturan ODOL
AHY menegaskan bahwa saat ini pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan aturan tersebut. Meski demikian, ia juga menyampaikan pentingnya pendekatan edukatif dalam sosialisasi kebijakan ini. Ia menekankan bahwa aturan perlu ditegakkan dengan segera.
“Kami imbau kepada semua pihak untuk secara edukatif terus mensosialisasikan hal ini, tetapi pada saatnya aturan harus ditegakkan,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (7/7/2025).
Menurut AHY, banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk bermuatan berlebih menjadi alasan utama penerapan kebijakan ini. “Kita sering mendengar kabar sedih ketika truk-truk yang bermuatan berlebih menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Bukan hanya pengemudi, tapi juga masyarakat umum yang tidak bersalah,” katanya.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Ia juga menyoroti bahwa pemilik barang dan pengusaha juga harus bertanggung jawab atas kecelakaan akibat ODOL. “Tidak hanya pengemudi yang dituntut, tapi juga pemilik barang dan pengusaha,” tambahnya.
Dampak Ekonomi dari Kerusakan Jalan
Selain masalah keselamatan, AHY menjelaskan bahwa penerapan kebijakan zero ODOL juga akan berdampak positif terhadap anggaran pemerintah. Saat ini, pemerintah mengalokasikan hingga Rp40 triliun setiap tahun untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.
“Kerusakan infrastruktur jalan ini sangat signifikan. Setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar 40 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Tidak hanya jalan nasional, tapi juga jalan provinsi dan kabupaten-kota,” ujarnya.
Kolaborasi Lembaga Terkait
AHY menegaskan bahwa pemerintah tetap serius dalam menerapkan kebijakan ini meskipun ada penolakan dari sejumlah pihak. Bahkan, ia menyatakan bahwa kementerian dan institusi seperti Polri akan bekerja sama membentuk satuan tugas (satgas) untuk menegakkan kebijakan zero ODOL.
“Saya mendengar teman-teman dari Kementerian Perhubungan dan Polri, Korlantas ingin bersama-sama bergabung sebagai Satgas yang kokoh untuk menegakkan aturan ini,” kata AHY.
Aksi Penolakan Sopir Truk
Sebelumnya, para sopir truk yang menolak kebijakan zero ODOL melakukan aksi di beberapa lokasi, termasuk di Kantor Kementerian Perhubungan dan Kemenko Infrastruktur. Mereka juga melakukan audiensi dengan pejabat terkait, tetapi hasilnya belum menemui solusi.
Perwakilan sopir truk, Irham Ali Saifuddin, mengatakan bahwa mereka merasa kecewa karena audiensi tidak menemui titik temu. “Tidak ada titik temu, kami cukup kecewa,” ujarnya.
Para sopir juga mengharapkan pertemuan langsung dengan menteri terkait. “Kami datang dari berbagai wilayah, seperti NTT, Kalimantan, dan Bandar Aceh. Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan kepentingan kami,” tambahnya.
Penjelasan dari Dirjen Perhubungan Darat
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan bahwa tidak ada deadlock dalam audiensi tersebut. Ia menyatakan bahwa perbedaan pemahaman adalah penyebab utama. “Sebetulnya tidak ada deadlock. Kami justru mendengarkan semua aspirasi. Yang mungkin dimaksud adalah perbedaan pemahaman soal program,” jelasnya.
