Regenerasi Kepemimpinan PKS Kabupaten Cirebon: Antara Semangat Pembaruan dan Tantangan Konsolidasi Internal




Mendekati akhir masa jabatan periode 2020-2025, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Cirebon sedang mengalami tahap penting.
Tidak hanya menjadi kebiasaan Lima-tahunan saja, perubahan kepemimpinan sekarang juga menghadirkan semangat segar: regenerasi calon pemimpin muda serta penataan ulang struktur partai.
Wacana mendorong sosok-sosok muda ke posisi strategis mulai menguat di tubuh internal partai berlambang bulan sabit kembar ini.
Nasiruddin, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS di kabupaten Cirebon, mengakui ada tekanan besar untuk memunculkan sosok pemimpin baru yang fresh tapi masih memiliki pengalaman cukup.
“Kami berharap kedepannya DPD PKS akan dipimpin oleh kader-kader muda yang telah cukup terampil di lapangan. Perubahan perlu dimulai dari internal organisasi,” jelas Nasiruddin beberapa waktu lalu.
PKS dikenal sebagai partai yang memiliki mekanisme internal yang ketat dalam proses kaderisasi. Untuk menentukan calon pimpinan DPD, sebanyak 16 nama diusulkan dari DPD ke DPW (tingkat wilayah), sebelum kemudian disaring menjadi delapan.
Walaupun belum mau menyebutkan semua nama yang termasuk dalam daftar pantauannya, Nasirudin menekankan bahwa pengalaman struktural merupakan salah satu kriteria penting.
“Kami memandang bahwa pemimpin-pemimpin muda yang terlibat, entah itu di DPC atau DPD, sungguh pantas untuk mendapatkan kesempatan. Pengetahuan dalam bidang organisasi ini cukup vital supaya struktur partai bisa selalu kokoh sekaligus maju,” jelasnya.
Di sisi lain, meski antusiasme untuk regenerasi tetap ada, aspek-aspek internal juga mendapat perhatian. Seorang tokoh berpengalaman dan dulu memainkan peranan penting dalam operasional pemilihan PKS di Kabupaten Cirebon, yakni H Junaedi, ternyata tidak termasuk dalam kandidat pimpinan yang baru. Malah, ia dikabarkan masuk daftar orang yang tidak direkomendasikan kepada level regional atau lebih luas lagi.
Menghadapi masalah itu, Nasirudin bersikap waspada. Dia mengatakan bahwa MPD hanyalah badan konsultasi, tidak lebih dari itu sebagai pihak yang menetapkan keputusan terakhir.
“Kita cuma lakukan verifikasi serta diskusi, bukan penentu finalnya. Untuk urusan blacklist, menurutku terlalu berlebihan. Kami baru sebatas membahas hal tersebut,” katanya.
Walaupun suhunya internal sudah mulai memanas, Nasirudin tetap menyampaikan peringatan bahwa jalannya masih panjang. Sampai saat ini, PKS terus menantikan Munas sebagai kunci awal untuk membuka serangkaian Muswil dan Musda, di mana nanti akan diputuskan pemimpin baru mereka.
“Bila terdapat formula yang berbeda dari kebiasaan, bisa jadi saya belum mendapatkan pembaruan. Namun pastinya, kita perlu menjalANI PROSES INI DENGAN KEPALA DingIN DAN SEMANGAT kolaboratif,” tegasnya. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com