PR JABAR– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan perkembangan pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Senin (08/09/2025). Ia mengungkapkan, program percepatan sertifikasi tanah berjalan sesuai target dan kini hampir selesai secara nasional.
Peningkatan pendaftaran tanah mencakup lahan yang terdaftar dan lahan yang memiliki sertifikat. Sampai saat ini, kami telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang atau sudah mencapai 98% dari target 126 juta bidang tanah,” ujar Nusron Wahid yang hadir dalam RDP bersama Wakil Menteri ATR/Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Untuk pencapaian pendaftaran tanah nasional, data per 4 September 2025 menunjukkan bahwa tanah yang memiliki sertifikat mencapai 96,9 juta bidang atau sebesar 77%. Angka ini terdiri dari tanah Hak Milik sebanyak 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) sebesar 6,6 juta bidang, Hak Pakai sejumlah 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan sebanyak 8 ribu bidang, serta Hak Wakaf sebanyak 276 ribu bidang.
Mengenai tanah wakaf, Menteri Nusron menyoroti langkah khusus yang telah dilakukan dalam mengatur tanah wakaf agar pengelolaannya lebih teratur. “Sejak tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah mempercepat pendaftaran tanah wakaf bersama dengan Kementerian Agama. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjaga aset umat dan memberikan kejelasan hukum terhadap tanah yang digunakan oleh umat dalam beribadah,” ujarnya.
Ia menyadari bahwa pencapaian yang telah dicapai belum sepenuhnya sempurna. Masih ada tantangan di lapangan, termasuk dalam proses pendaftaran tanah dan penyelesaian masalah pertanahan lainnya. “Kami Kementerian ATR/BPN terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, maupun berbagai pihak lainnya, untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut,” tambah Menteri Nusron.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dihadiri secara tatap muka oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, secara virtual, hadir seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
