.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Persaudaraan 98, Wahab Talaohu menggarisbawahi keharusan pengimplementasian supremasi hukum serta meningkatkan efisiensi kerja pemerintahan untuk memelihara jiwa dan aspirasi dari Reformasi tahun 1998.
Ini disampaikannya saat acara diskusi publik berjudul “*’Refleksi 27 Tahun Reformasi 1998: Memelihara Semangat Perjuangan, Meneruskan Impian Reformasi'” yang digelar di Hotel NAM, Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025 kemarin.
Support kami, ada hadiah spesial untuk anda.
Klik di sini: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
Wahab mengatakan bahwa stabilisasi politik dan keamanan baru bisa dicapai bila pemerintahan beroperasi dengan efisiensi tinggi serta hukum diterapkan tanpa bias. Dia menyebutkan pentingnya menjaga semangat perubahan ini, yakni memastikan bahwa keseimbangan itu bukan disubsidi oleh pengekangan hak untuk berekspresi, terlebih lagi bagi para pelajar dan kelompok non-pemerintah.
“Keamanan serta ketentraman masyarakat sesungguhnya didirikan atas dasar tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelaksanaan hukum yang adil,” ungkap Wahab dalam pernyataannya kepada
.co.id,
Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, kesuksesan perubahan ini sangat tergantung pada solidaritas bangsa dan tindakan efektif yang langsung berdampak pada keperluan masyarakat. Salah satu contoh nyata dari upayanya adalah pendirian koperasi guna membangun kemampuan keluargaaktivis 98 sehingga mereka dapat bertahan secara finansial.
Support us — there's a special gift for you.
Click here: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Mandiri secara ekonomi sangat penting supaya pergerakan bisa terus bersikap kritis dan tidak gampang diakuisisi oleh kepentingan jangka pendek,” katanya.
Pada diskusi yang diinisiasi oleh Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI), dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, juga menekankan pentingnya pengawasan publik dalam proses kepemimpinan. Meskipun demikian, ia memperingatkan bahwa protes massa tidaklah selalu menjadi metode tunggal untuk mengungkapkan ketidaksetujuan.
“Musik dapat menjadi alat untuk mengambil kendali dan bertahan dalam perjuangan politik. Iwan Fals, Slank, serta Rhoma Irama telah mencoba hal ini sebelumnya. Jika tidak mampu berdemonstrasi, ciptakanlah lagu, diskusikan, tulislah, dan bacalah buku,” ungkap Adi.
Ia juga mendorong para mahasiswa agar tetap bersikap kritis namun tidak menyebar kegaduhan. “Ungkapkan kritikan dengan cara yang transparan. Lakukan kritik tanpa adanya fitnah. Hal utama bagi seorangaktivis mahasiswa ialah menjaga konsistensinya,” ungkapnya.
Pada saat bersamaan, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyampaikan penghargaannya atas tindakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Undang-Undang ITE, peraturan yang sering kali menjadi sorotan kritis karena dianggap mengekang kebebasan berbicara.
“Kami mengapresiasikan keputusan pemerintahan Bpk. Prabowo yang pada masa kepemimpinannya Undang-Undang ITE tersebut dibatalkan. Apakah hal ini berhubungan atau tidak, kenyataannya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencabutnya,” ungkapnya.
Pangi juga menggarisbawahi program prioritas Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan harapan bahwa hal ini dapat sungguh-sungguh memperbaiki kesejahteraan penduduk dan tidak hanya menjadi agenda politik semata.
