.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memberikan respons atas permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar memulangkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut mereka, tak ada skandal yang mengharuskan Gibran lengser dari posisi sebagai wapres.
Betul itu, dengan segala hormat kepada para senior. Tidak ada skandal tertentu yang menimbulkan dorongan untuk impeachment.
kan
,” ujar Surya Paloh ketika bertemu dengan pers di kantornya Partai Nasdem, Sabtu (26/4/2025).
Mereka menegaskan bahwa jika tidak terjadi skandal seputar Gibran dan Presiden Prabowo Subianto, kedua belah pihak dianggap satu kesatuan karena sudah melewati sistem demokrasi yang tersedia yaitu pemilihan umum atau Pemilu. Di sisi lain, pertanyaan tentang performa mereka sesudah secara resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden merupakan hal yang berbeda.
“Ya kalau
nggak
ada (skandal), ini
kan
sebuah set paket. Kami sudah mempercepat pelaksanaan pemilu, presiden dan legislatif, yang kemudian terpilih dan memulai tugas mereka. Apapun hasilnya, hal ini tetap berlaku.
output
Kinerjanya lemah, separuh lemah, atau justru kuat. Itu adalah permasalahan yang berbeda,” ucapnya.
Surya Paloh pun tidak ragu untuk mengutarakan pendapatnya dengan penuh rasa hormat bahwa tuntutan itu dinilainya kurang sesuai. “Namun, mencoba melakukan pemakzulan menurut pandangan saya, biar kuperjelas dengan sepenuh hormat, agak tidak pas,” ucapnya.
Penasehat Khusus Presiden di bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan bahwa dia baru-baru ini melakukan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya membicarakan tentang surat yang mencakup delapan titik permintaan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
“Sebenarnya, nasihat tersebut diajukan oleh forum yang mencakup mantan anggota TNI, termasuk para perwira tinggi seperti jenderal dan kolonel. Nasihat ini telah ditandai dan disebar luaskan dengan transparansi. Dalam konteks ini, tentu saja Presiden menghargai serta memahami pendapat-pendapat tersebut,” ujar Wiranto pada konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, Presiden Prabowo beserta para purnawirawa TNI berasal dari satu institusi pendidikan, berbagi satu tujuan dalam pertempuran, memiliki komitmen yang sama terhadap bangsa, dan pastinya mereka menghayati prinsip-prinsip Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Mantan Panglima ABRI ini menambahkan bahwa oleh sebab itu sang Presiden memahami hal tersebut. Tetapi secara jelas, sebagai pemimpin nasional dan pimpinan tertinggi militer, Presiden tak dapat langsung merespons demikian saja.
Wiranto menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak dapat segera merespons permintaan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Terlebih lagi, salah satu dari persyaratan tersebut mencakup pemecatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Beliau harus menelaah konten dari pernyataan tersebut, isi dari proposal tersebut, setiap poin harus diperhatikan dengan cermat karena ini adalah hal-hal serius dan sangat penting. Selain itu, meskipun beliau seorang Presiden yang berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan serta panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), kekuasaannya tetap memiliki batasan. Beliau juga tunduk pada prinsip trisekularisme di mana terdapat cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial; ketiganya saling mengontrol tanpa boleh campur adukkan. Oleh karenanya, proporsal tersebut keluar dari ranah wewenang sang Presiden,” jelas Wiranto.
