,
Jakarta
–
Premanisme
Semakin banyak kejadian ini mengganggu ketenangan publik. Beberapa individu atau kelompok masyarakat bersatu untuk melancarkan ancaman fisik serta tekanan psikologis kepada warga. Oleh karena itu, otoritas nasional sampai lokal sedang berusaha keras memerangi perilaku premanistik di tanah air kita. Ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh petinggi-petinggi tersebut.
-
Ketua DPR
Ketua DPR RI
Puan
Maharani mengingatkan pentingnya bagi pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas terhadap ormas yang melancarkan praktek-perilaku kekerasan atau pemerasan.
“Kami meminta pemerintah untuk memberikan sanksi keras terhadap organisasi massa yang menciptakan gangguan keamanan, khususnya jika hal tersebut membuat warga menjadi resah,” ujar Puan di komplek parlemen, Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025.
Salah satu cara untuk menertibkan ormas sebagaimana disebutkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan ialah dengan melakukan pembubaran secara formal.
“Bila hal tersebut ternyata mencerminkan perilaku kekerasan maka harus langsung dibubarkan, jangan sampai pemerintah kalah oleh tindakan-tindakan intimidasi,” ujarnya.
Puan pun menyerukan kepada petugas penegak hukum supaya memeriksa kembali langkah-langkah dari organisasi kemasyarakatan yang telah menciptakan gangguan pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
-
Anggota Komisi A dari DPRD DKI Jakarta
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi menyatakan bahwa upaya memberantas premanisme yang sedang dikerjakan di Jakarta harus dilaksanakan dengan konsistensi agar warga merasakan keamanan dan ketenangan yang lebih baik.
“Perlu konsistensi, tidak boleh cuma seminggu saja. Nanti harus ada kelanjutan setelahnya,” ungkap Hilda saat diwawancara di Jakarta, sebagaimana dilaporkan oleh media tersebut.
Antara
, Senin, 19 Maret 2025.
Hilda mengatakan bahwa otoritas untuk memerangi tindakan perampokan dan penganiayaan hanya ada di tangan polisi, bukan warga biasa. Oleh karena itu, petugas harus terus melanjutkan upaya mereka dalam menumpas aktivitas tersebut yang kerap kali membuat resah penduduk sekitar.
Hilda berpendapat bahwa peningkatan tindakan perampokkan di Jakarta disebabkan oleh para pelaku yang merasa aman dengan adanya perlindungan atau dukungan dari kelompok atau asosiasi masyarakat tertentu. Karena alasan ini, dia menekankan pentingnya upaya penghapusan aksi tersebut melalui anggota kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan entitas lain untuk tetap ditingkatkan.
“Setiap bentuk perbuatan seenaknya diri ini harus langsung dihentikan. Baik apa pun itu atau siapa pun pelaku nya, meski mereka berpikir memiliki dukungan,” ujarnya.
-
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menyatakan bahwa pihak pemerintah berencana untuk mengambil tindakan guna memerangi semua bentuk perilaku premanistik. Sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Untuk Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi merinci rencana pendirian Satuan Tugas atau Satgas Anti-Premanisme di setiap area kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat pada Hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.
Tindakan ini hadir sebagai tanggapan terhadap peningkatan laporan tentang perilaku pengancaman yang dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan berkedok ormas atau LSM. Oknum-oknum tersebut sering kali memeras perusahaan, khususnya menjelang Idul Fitri, dengan alasan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
“Saya khawatir, banyak individu merasa resah akibat adanya pihak yang menyebut diri sebagai ormas, lembaga swadaya masyarakat, atau hingga aparatur desa, yang dengan jelas melakukan penyintai-an,” ujarnya.
-
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa mereka tidak membeda-bedakan dalam upaya menumpas premanisme. Menurut Listyo, jika ada kelompok yang melancarkan perilaku premanistik meski menggunakan atribut organisasi masyarakat tertentu, tetap saja akan mendapatkan sanksi tegas.
Listyo menyebut bahwa Polri seharusnya fokus pada perbuatan para pelaku premanisme daripada memperhatikan seragam yang mereka kenakan.
“Yang terpenting bagi kita adalah melihat perilaku mereka. Asalkan perbuatan tersebut mengganggu ketertiban publik, kita tidak akan memberikan toleransi dan langsung bertindak,” ungkap Kapolri saat berada di Akademi Polisi, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 15 Mei 2025.
Listyo mengharapkan agar warga bisa dengan proaktif mendokumentasikan perilaku premanisme yang terjadi di lingkungan mereka.
Ia mengatakan bahwa mereka akan memberi instruksi kepada anggotanya untuk bertindak keras.
Ervana Trikarinaputri
,
Michelle Gabriela
, dan
Hammam Izzuddin
bersumbang dalam penyusunan artikel ini.
u4jmpy