PR MEDAN –
Proyek perbaikan drainase di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kelurahan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam.
Proyek yang disebut-sebut berasal dari Kementerian PUPR itu berlangsung tanpa papan informasi, memicu spekulasi publik bahwa ini merupakan proyek “siluman”.
Kondisi ini mengundang keresahan warga. Mereka mempertanyakan sumber dana, institusi pelaksana, serta transparansi pekerjaan.
Ketika pengerjaan drainase dilakukan tanpa kejelasan informasi, wajar jika publik mulai mencium aroma ketidakberesan.
Material Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Beberapa warga mengaku kecewa terhadap kualitas pekerjaan. Salah satu keluhan utama adalah penggunaan material yang diduga jauh dari standar. Campuran semen dan pasir disebut-sebut tidak seimbang. Bahkan informasi lain menyebutkan bahwa proyek ini menggunakan batu padas alih-alih batu kali seperti seharusnya.
Ketika ditanya soal teknis, para pekerja justru menolak membongkar ulang pekerjaan yang dianggap bermasalah. Alasannya? “Sayang semen.” Sikap seperti ini menunjukkan indikasi kurangnya tanggung jawab serta profesionalisme di lapangan.
Truk Dinas Terpantau Angkut Material
Kecurigaan semakin menguat ketika warga melihat kendaraan dinas milik Dinas PUPR Sumut—berpelat nomor BK 8497 J—digunakan untuk mengangkut material proyek. Sementara sopir truk berdalih dirinya hanya menjalankan perintah sebagai pekerja dan tidak mengetahui secara detail soal proyek yang diangkutnya.
Dari penelusuran yang ada, disebutkan bahwa proyek drainase ini bersumber dari Kementerian PUPR melalui Balai Pengairan, Jalan, dan Jembatan Wilayah I Sumatera Bagian Utara. Namun lagi-lagi, ketiadaan papan proyek membuat informasi ini sulit diverifikasi masyarakat.
Camat: Proyek Berdasarkan Proposal Warga
Camat Lima Puluh, Adri Aulia Harahap, S.STP, M.Si, membenarkan adanya proyek tersebut. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan drainase ini merupakan tindak lanjut dari proposal masyarakat tertanggal 8 April 2025 mengenai perbaikan saluran parit. Namun hingga proyek berjalan, masyarakat belum menerima salinan resmi atau pemberitahuan mengenai rincian pekerjaan dan anggarannya.
Ketua IWO: Harus Diusut Tuntas!
Ketua PD IWO Batu Bara, Darmansyah, angkat bicara. Ia mendesak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan (BPJJ) Sumut untuk segera turun tangan.
Menurutnya, spesifikasi proyek harus dipastikan sesuai, karena kesalahan material bisa berdampak buruk bukan hanya pada konstruksi, tapi juga pada kesehatan lingkungan sekitar.
“Kalau bahan tidak sesuai, drainase bisa cepat rusak. Itu menimbulkan genangan, jadi sarang penyakit. Apalagi ini tanpa papan proyek, jelas harus diusut,” tegas Darmansyah.
Terkait OTT Kepala Dinas PUPR Sumut
Munculnya proyek misterius ini juga menyeret nama Dinas PUPR Sumut ke dalam sorotan publik, apalagi setelah penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang sedang ditangani KPK tersebut, sang kadis diduga terlibat korupsi proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar.
Keterkaitan antara proyek drainase yang tidak transparan ini dengan kasus besar di tubuh Dinas PUPR Sumut tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Publik berharap adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menyelidiki lebih lanjut.***
