Profil Jusuf Kalla, mantan wakil presiden Indonesia. Jusuf Kalla menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi tidak diarahkan oleh pihak luar.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyatakan bahwa gelombang aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini lebih didorong oleh isu-isu dalam negeri, bukan oleh campur tangan dari luar. JK menegaskan bahwa meskipun kemungkinan adanya faktor pemicu dari luar tetap ada, hal tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan jika kondisi di dalam negeri tetap stabil.
“Saya kira mungkin ada (pemicu dari luar), tetapi lebih banyak disebabkan oleh masalah kita sendiri,” kata JK.
Tolong support kita ya,
Cukup klik ini aja: https://indonesiacrowd.com/support-bonus/
“Meskipun ada faktor dari luar, jika tidak ada kondisi yang memicu (dari dalam), maka tetap tidak terjadi,” tambahnya.
Jusuf Kalla menganggap bahwa meningkatnya aksi protes di berbagai daerah disebabkan oleh penumpukan masalah yang selama ini terjadi. Hal-hal tersebut berkaitan dengan kesulitan ekonomi serta pernyataan yang menimbulkan kontroversi dari beberapa anggota DPR yang memicu kemarahan masyarakat.
“Banyak dari rakyat yang menganggur dan kesulitan, kemudian anggota DPR berkata bodoh. Semua ini menjadi penyebab (demo),” kata JK, dilansir dari Serambinews.com.
JK juga menyebut insiden kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis milik Brimob. Menurutnya, kejadian ini memperparah ketegangan di tengah masyarakat.
Namun, JK mengajak seluruh pihak, baik warga maupun pejabat negara, untuk bisa mengendalikan diri agar situasi tidak semakin memburuk. Ia meminta agar tidak ada lagi yang merendahkan masyarakat.
“Pastinya bagi para pejabat dan anggota DPR untuk bersikap lebih dewasa. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga,” kata JK.
“Jangan berkata sembarangan dan jangan merendahkan masyarakat juga. Semua ini menjadi penyebab masalah,” tambahnya.
Ia menekankan peran penting DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dengan mendengarkan aspirasi masyarakat serta merespons keluhan secara bijaksana. Selanjutnya, JK mengimbau agar aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran saat pengamanan aksi, termasuk dalam kasus tabrakan antara pengemudi ojol, diberikan hukuman yang sesuai.
“Semoga kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan kehidupan kembali normal,” ujar JK.
Mantan Wakil Presiden Indonesia ini juga mengajarkan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif agar tidak berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi. Menurut Jusuf Kalla, gejolak yang terjadi secara terus-menerus akan sangat berbahaya bagi kehidupan dan dapat menyebabkan masalah pada pendapatan.
“Jika kota mengalami keributan seperti ini, maka aktivitas ekonomi akan terhenti. Hal ini dapat menyebabkan dampak yang berkepanjangan,” katanya.
Di sisi lain, profil Jusuf Kalla atau Muhammad Jusuf Kalla dikenal luas sebagai tokoh nasional yang aktif dalam dunia bisnis dan politik, serta pernah menjabat dua kali sebagai Wakil Presiden Indonesia. Ia pertama kali menjadi pendamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatan 2004-2009, kemudian bersama Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019.
Lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, pada 15 Mei 1942, pria ini adalah putra kedua dari tujuh belas bersaudara dalam keluarga Haji Kalla dan Athirah. Ayahnya merupakan seorang pengusaha terkenal di Makassar yang memiliki reputasi yang baik di wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi dari Kompas.com, JK menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, dan menyelesaikannya pada tahun 1967. Setelah lulus, ia menikah dengan Mufidah serta memiliki lima anak, yaitu empat perempuan dan satu laki-laki.
Pada tahun 1977, JK melanjutkan studinya ke The European Institute of Business Administration di Prancis. Setelah kembali dari Eropa, ia melanjutkan perannya di perusahaan keluarga, NV Hadji Kalla, dan mengembangkannya menjadi Kalla Group, salah satu konglomerat besar di Indonesia Timur.
Karier politiknya dimulai ketika ia menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan pada periode 1965 hingga 1968, kemudian menjadi anggota MPR dari tahun 1982 sampai 1999. Setelah terjadinya reformasi pada 1998, ia masuk ke dalam kabinet Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, lalu bergabung dalam kabinet Presiden Megawati sebelum akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden sebanyak dua kali. (*)
