Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menolak penerapan skema power wheeling, yang memungkinkan perusahaan listrik swasta untuk menjual listrik langsung kepada masyarakat. Keputusan ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Penolakan ini mendapat apresiasi dari Serikat Pekerja PT PLN (Persero), yang menilai bahwa langkah tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan fungsi PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat.
Ketua Umum DPP SP PLN, M. Abrar Ali, menyatakan bahwa skema power wheeling dapat menggerus peran PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor listrik, sehingga negara harus mempertahankan peran PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia.
Hashim Djojohadikusumo menambahkan bahwa PLN merupakan instrumen negara yang memiliki peran penting dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Menurutnya, skema power wheeling dapat melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik dan menyebabkan harga listrik ditentukan oleh mekanisme pasar.
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara daripada kepentingan segelintir pengusaha.
Dengan penolakan skema power wheeling ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan fungsi PLN sebagai penyedia listrik utama di Indonesia dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
