Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran bagi lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. Desain ini merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN yang akan berlangsung pada tahun 2025-2029.
Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun dari APBN. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk kantor-kantor dan hunian pendukungnya.
Selain itu, OIKN juga memiliki program yang dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun untuk pembangunan apartemen, rumah tapak, jalan, dan multiutility tunnel.
Pembangunan tahap pertama IKN yang berlangsung pada tahun 2022-2024 telah menghadirkan berbagai progres signifikan. Infrastruktur yang telah dibangun meliputi jalan tol, hunian, air minum, sanitasi, embung, perkantoran, dan sarana peribadatan.
Investasi swasta juga telah berkontribusi sebesar Rp58,41 triliun dalam pembangunan IKN. Dengan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan dari berbagai pihak, IKN diharapkan dapat menjadi ibu kota politik yang modern dan berkelanjutan pada tahun 2028.
