Jakarta, IDN Times
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa prosedur pergantian serta seleksi untuk menunjuk bupati, wali kota hingga pegawai negeri dalam lingkup Pemerintahan Provinsi DKI akan berjalan dengan standar yang tinggi.
Pada saat menunjuk individu untuk posisi seperti walikota, kepala dinas, dan kepala biro, pendekatan saya bersifat profesional,” jelas Pramono pada hari Senin (5/5/2025). “Seperti telah disebutkan sebelumnya, saya mampu berkolaborasi dengan siapapun dalam lingkup pekerjaan.
1. Melibatkan institusi luar
Oleh karena itu, menurut Pramono, selama proses pemilihan berlangsung, harus ada partisipasi dari lembaga baik internal maupun eksternal Balai Kota.
“Di luar gedung balai kota, terdapat Biro Kepegawaian, selanjutnya Kementerian Dalam Negeri, serta pastinya juga DPRD. Semua keputusan yang kami ambil harapannya tidak menciptakan masalah yang bersifat pribadi,” jelasnya.
2. Tidak berhubungan dengan preferensi politik
Pramono menggarisbawahi bahwa penekanan pada aspek individu tidak berhubungan dengan keputusan politik. Yang ia inginkan adalah memastikan para anggota dapat bekerja sama dalam menciptakan tim yang kuat dan terorganisir dengan baik.
“Kajian individual ini tidak berhubungan dengan pilihan politik individu, namun kami menginginkan orang-orang yang bergabung sebagai pendukung atau bagian dari Tim Balai Kota ini merupakan sebuah tim yang dapat bekerja sama erat selama lima tahun mendatang,” ujarnya.
3. Beberapa pemuka masyarakat menjalani tes kualifikasi dari bupati hingga walikota.
Beberapa figur telah menjalani proses pemeriksaan kelayakan dan kepatutan di DPRD DKI Jakarta. Mereka adalah pegawai eselon II dari Pemprov DKI Jakarta. Nama-namanya meliputi Wakil Bupati Kepulauan Seribu Fadjar Churniawan (calon bupati untuk Kepulauan Seribu), Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat (calon wali kota untuk Jakarta Utara), serta Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin (calon wali kota untuk Jakarta Timur).
Selanjutnya, ada Anwar yang merupakan Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman (Kandidat untuk posisi Wali Kota Jakarta Selatan), serta Augustinus dari Sekretariat DPRD DKI Jakarta sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol (Kandidat untuk menjadi Sekretaris DPRD DKI Jakarta).
