,
Jakarta
– Gubernur Jakarta
Pramono Anung
mengungkapkan niat untuk menjadikan pembebasan sertifikat yang terhambat di beberapa sekolah menjadi fokus utama tugas mereka. Terdapat langkah lanjutan dalam skema pembebasan sertifikat tersebut.
Puluhan ribu orang hadir, jumlahnya sangat besar,” ujar Pramono setelah berkunjung ke Keluarga Besar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta di Masjid Al Awwabin Pondok Pesantren Miftahul, area Gandaria, Minggu pagi, tanggal 27 April 2025. Kunjungan Pramono ke Masjid Al Awwabin Pondok Pesantren Miftahul Ulum tersebut bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan serta melaksanakan acara halalbihalal.
Ketika diminta menyebutkan syarat-syarat pengurusan ijazah bagi pelajar maupun mahasiswa, Pramono enggan memberikan penjelasan rinci. “Maka dari itu, segala macam ijazah yang terlambat baik yang sudah menunggu selama 5 tahun, 10 tahun hingga hanya dua tahun saja, saya memohon bantuan kita semua,” ungkapnya sebagai mantan Sekretar Kabinet tersebut. “Dan saya mohon jangan sampai upaya ini berakhir begitu cepat.”
Pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 lalu, Pemprov DKI Jakarta sudah menyelesaikan pembayaran untuk sertifikat pendidikan sebanyak 117 pelajar yang sempat tertahan. Ini menjadi salah satu komponen dalam program pembersihan sertifikat bagi para murid di Jakarta, sebuah janji kampanye Pak Pramono saat pilkada tahun 2024. Acara seremonial pengiriman bantuan ini dilangsungkan di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tepatnya di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan.
Menurut pernyataan dari juru bicara gubernur Jakarta, Chico Hakim, program pengembalian ijazah pada kesempatan ini adalah bagian awal dari kebijakan penyucian. Dana bantuan sebesar Rp 596.422.200 telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta guna menebus total 117 ijazah yang diambil kembali oleh beberapa sekolah.
Pramono mengambil dana zakat dari Badan Amal Zakat Nasional atau Baznas Provinsi Jakarta guna membeli kembali ijazah bagi beberapa pelajar. Chico menunjukkan bahwa Baznis Bazis Jakarta beserta Perwakilan Koordinator Baznas Bazis Jajaran Kota di Jakarta juga terlibat dalam acara seremonial pembagian bantuan ini, yang melibatkan sejumlah kepala sekolah serta individu yang mendapat manfaat.
Pemerintah DKI Jakarta berencana membebaskan biaya penggantian sebanyak 250 lembar ijazah bagi para pelajar yang terkena dampak penahanan ijazah di Jakarta bulan depan. Ini merupakan tahap kedua dari program pembebasan ijazah dalam tahun ini.
Sultan Abdurrahman
bersumbang dalam penyusunan artikel ini.
