news  

Pramono Alokasikan Rp 4 Triliun untuk Tangani Banjir Jakarta, Pastikan Relokasi Warga

Pramono Alokasikan Rp 4 Triliun untuk Tangani Banjir Jakarta, Pastikan Relokasi Warga

Anggaran Rp 4 Triliun untuk Penanganan Banjir Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengakui bahwa banjir masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi ibu kota. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan anggaran besar sebesar Rp 4 triliun dalam rangka penanganan banjir. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa langkah yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memerlukan strategi jangka panjang agar masalah ini benar-benar dapat teratasi.

Menurut Pramono, dana yang dialokasikan tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembebasan lahan dan program normalisasi Kali Ciliwung. Ia menegaskan bahwa proses penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan. “Dana yang cukup besar, hampir Rp 4 triliun sudah kami alokasikan, namun itu tidak bisa seperti Jini Oh Jini, sim salabim, kemudian selesai,” ujarnya.

Pembebasan Lahan dan Normalisasi Kali Ciliwung

Salah satu fokus utama dari anggaran tersebut adalah pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Proses ini akan membutuhkan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Menurut Pramono, wilayah tersebut bukan tempat yang layak untuk ditinggali. Oleh karena itu, pihaknya akan menyediakan tempat tinggal alternatif bagi warga yang terdampak.

Normalisasi Kali Ciliwung direncanakan akan diselesaikan dalam waktu dua tahun ke depan. Dalam hal ini, Pemprov Jakarta juga akan menambah infrastruktur penanggulangan banjir, seperti pompa air dan sistem drainase yang lebih efektif. Tujuan dari semua ini adalah untuk mengurangi risiko banjir secara bertahap dan berkelanjutan.

Rencana Pembebasan Lahan di Empat Lokasi

Pemprov Jakarta telah menetapkan empat lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung. Keempat lokasi tersebut adalah Kelurahan Rawajati, Pengadegan, Cawang, dan Cililitan. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengatakan bahwa proses pembebasan lahan akan segera dimulai pada Agustus 2025.

“Proses pembayaran sedang berlangsung, tinggal menunggu surat dari Kementerian ATR/BPN,” kata Ika. Ia menambahkan bahwa pembebasan lahan akan difokuskan terlebih dahulu di Kelurahan Pengadegan dan Cililitan, baru kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Rawajati dan Cawang.

Target Pekerjaan Fisik dan Perluasan Lokasi

Setelah proses pembebasan lahan selesai, pekerjaan fisik normalisasi akan dimulai. Ika mengatakan bahwa pekerjaan fisik di empat lokasi tersebut direncanakan akan dimulai pada tahun ini. Namun, total ada 14 lokasi yang akan terdampak normalisasi Kali Ciliwung.

Meskipun saat ini hanya empat lokasi yang ditetapkan, target Gubernur Jakarta adalah menyelesaikan penentuan lokasi hingga akhir tahun ini. Hal ini berarti pembebasan lahan akan terus berlangsung hingga 2027. Dengan demikian, penanganan banjir di Jakarta akan terus berlanjut dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan.

Strategi Jangka Panjang untuk Mengatasi Banjir

Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan memperhatikan pengembangan infrastruktur penanggulangan banjir. Dengan kombinasi antara pembebasan lahan, normalisasi sungai, dan penambahan fasilitas, pihaknya berharap dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, Jakarta berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakatnya.