– Presiden Prabowo Subianto merencanakan penghapusan kebijakan kuota impor, mencakup bidang pertanian. Hal ini bertentangan dengan peraturan saat ini dimana pemerintah secara konsisten mensetting batasan untuk memasukkan beberapa jenis barang seperti beras, daging, dll.
Sejauh ini pemerintah telah menerapkan aturan mengenai jumlah maksimal impor atau dikenal sebagai kuota impor dengan alasan untuk menjaga para petani dan pebisnis lokal. Namun kenyataannya, sering kali kebijakan tersebut menjadi sumber dari skandal korupsi.
Seperti halnya dengan kasus kuota impor ternak sapi di tahun 2013 yang melibatkan para pemimpin dari Partai Keadilan Sosial (PKS), kemudian ada juga kasus paling baru tentang dugaan suap dalam proses importasi gula yang mengaitkan eks-Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai salah satu pelaku utama.
Ketika ditanya tentang fleksibilitas dalam impor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan jawaban dengan nada diplomatik. Ia enggan untuk menyertakan rincian lebih lanjut terkait kebijakan relaksasi impor yang sebelumnya diumumkan oleh Prabowo.
“Kita harus berusaha sebaik mungkin demi Indonesia. Ini adalah pedoman kami,” ujarnya di kantor Kementan, Rabu (9/4).
Dia mengulangi petunjuk Presiden Prabowo bagi bidang pertanian yang telah ditetapkan dengan jelas dan tegas. Yakni memberantas korupsi serta kejahatan terorganisir dalam sektor pangan.
Selanjutnya, pastikan tidak terjadi praktik kolusi atau hal-hal serupa. Amran mengingatkan bahwa Kementan berfungsi demi kemakmuran penduduk Indonesia.
“Terdapat sindikat pupuk dan minyak goreng, jumlahnya telah melebihi 20 tersangka,” ujarnya.
Amran menyebutkan bahwa tak perlu risau terkait kehadiran barang-barang impor. Ia menjelaskan bahwa untuk padi, penyerapan yang dilakukan Bulog dari para petani dalam negeri cukup besar pada saat ini.
Dia menyebutkan adanya peningkatan volume serapannya sebesar 2.000 persen atas gabah milik para petani oleh Bulog. Apabila Bulog telah terisi dengan stok beras yang cukup dari sumber lokal, maka kemungkinan melakukan impor secara otomatis menjadi lebih rendah.
Selanjutnya, produksi padi nasional pun meningkat secara signifikan. Menurut pernyataan Amran, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di kuartal pertama tahun ini mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir.
“Mau meningkatkan produksi atau omon-omon. Kita fokus peningkatan produksi,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan oleh Prabowo di Jakarta pada Selasa (8/4), dia menyatakan bahwa melepaskan pembatasan impor, termasuk impor bahan makanan, telah menjadi arahnya. Ia meminta kepada kementerian yang relevan untuk mencopot aturan tentang kuota impor tersebut.
Terutama untuk barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut pendapatnya, aturan pembatasan kuota malah dapat menghalangi perdagangan.
“Bebas bagi mereka yang mampu dan bersedia untuk mengimpor barang tersebut,” ujarnya.
Pemerintah telah menghentikan praktik menunjuk pihak-pihak khusus untuk melakukan impor. Menurutnya, keputusan tersebut membantu pengusaha dan menyederhanakan proses birokrasi.
